Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PPKM Turun ke Level 1, Pemda Berharap Setoran Pajak Meningkat

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Turun ke Level 1, Pemda Berharap Setoran Pajak Meningkat

Petugas gabungan melakukan razia penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (26/10/2021). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/wsj.

MOJOKERTO, DDTCNews - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan penurunan level PPKM diharapkan berimplikasi positif pada penerimaan pajak daerah.

Ika mengatakan kinerja penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Oktober 2021 baru mencapai 84,24% dari target yang ditetapkan. Dia menerangkan nominal penerimaan pajak daerah senilai Rp42,5 miliar dari target Rp50,34 miliar.

"Oleh karenanya ada upaya memberikan insentif pajak kepada wajib pajak berupa pembebasan denda pajak daerah yang berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan dicabutnya status darurat Covid-19. Ini sebagai upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban warga," katanya dikutip pada Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Wali Kota Ika menuturkan pada kuartal IV/2021 pemerintah telah menurunkan status PPKM menjadi level I. Oleh karena itu, pelonggaran kebijakan akan meningkatkan roda perekonomian.

Pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dia menyebutkan penurunan level PPKM sudah mulai berlaku mulai 19 Oktober 2021. Jenis pajak berbasis jasa diharapkan makin meningkat dengan penurunan level PPKM.

"Level I PPKM memberi kelonggaran kembali aktivitas masyarakat. Seluruh sektor usaha baik itu hiburan, restoran dan hotel sudah boleh buka kembali. Harapan kami, roda ekonomi bisa bergerak kembali sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah," ungkapnya.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Sementara itu, Plt Kepala BPKKD Agung Moeljono upaya pengawasan akan ditingkatkan untuk mengoptimalkan setoran pajak daerah. Salah satu yang dilakukan adalah pengawasan pada pelaporan data transaksi usaha.

Proses bisnis yang dilakukan adalah penambahan alat perekam transaksi atau tapping box pada lokasi usaha. Selain itu, upaya optimalisasi juga digunakan melalui pelayanan pajak berbasis elektronik mulai dari penerbitan SPPT PBB-P2 elektronik hingga pembayaran pajak melalui saluran digital seperti marketplace dan dompet digital.

"Pada tahun 2020, Pemkot Mojokerto bekerja sama dengan Bank Jatim telah memasang sebanyak 70 alat tapping box dan pada tahun 2021 kita targetkan pemasangan 30 alat," imbuhnya seperti dilansir bangsaonline.com.

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, PPKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 13:00 WIB
KOTA TANJUNGPINANG

Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA SEMARANG

Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor