KABUPATEN MOJOKERTO

PPKM Turun ke Level 1, Pemda Berharap Setoran Pajak Meningkat

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 November 2021 | 14:00 WIB
PPKM Turun ke Level 1, Pemda Berharap Setoran Pajak Meningkat

Petugas gabungan melakukan razia penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (26/10/2021). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/wsj.

MOJOKERTO, DDTCNews - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan penurunan level PPKM diharapkan berimplikasi positif pada penerimaan pajak daerah.

Ika mengatakan kinerja penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Oktober 2021 baru mencapai 84,24% dari target yang ditetapkan. Dia menerangkan nominal penerimaan pajak daerah senilai Rp42,5 miliar dari target Rp50,34 miliar.

"Oleh karenanya ada upaya memberikan insentif pajak kepada wajib pajak berupa pembebasan denda pajak daerah yang berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan dicabutnya status darurat Covid-19. Ini sebagai upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban warga," katanya dikutip pada Kamis (4/11/2021).

Baca Juga:
Pemkot Perpanjang Lagi Diskon BPHTB, Berlaku sampai 29 Desember

Wali Kota Ika menuturkan pada kuartal IV/2021 pemerintah telah menurunkan status PPKM menjadi level I. Oleh karena itu, pelonggaran kebijakan akan meningkatkan roda perekonomian.

Pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dia menyebutkan penurunan level PPKM sudah mulai berlaku mulai 19 Oktober 2021. Jenis pajak berbasis jasa diharapkan makin meningkat dengan penurunan level PPKM.

"Level I PPKM memberi kelonggaran kembali aktivitas masyarakat. Seluruh sektor usaha baik itu hiburan, restoran dan hotel sudah boleh buka kembali. Harapan kami, roda ekonomi bisa bergerak kembali sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah," ungkapnya.

Baca Juga:
Periode Pemutihan Denda Pajak Daerah Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Sementara itu, Plt Kepala BPKKD Agung Moeljono upaya pengawasan akan ditingkatkan untuk mengoptimalkan setoran pajak daerah. Salah satu yang dilakukan adalah pengawasan pada pelaporan data transaksi usaha.

Proses bisnis yang dilakukan adalah penambahan alat perekam transaksi atau tapping box pada lokasi usaha. Selain itu, upaya optimalisasi juga digunakan melalui pelayanan pajak berbasis elektronik mulai dari penerbitan SPPT PBB-P2 elektronik hingga pembayaran pajak melalui saluran digital seperti marketplace dan dompet digital.

"Pada tahun 2020, Pemkot Mojokerto bekerja sama dengan Bank Jatim telah memasang sebanyak 70 alat tapping box dan pada tahun 2021 kita targetkan pemasangan 30 alat," imbuhnya seperti dilansir bangsaonline.com.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 04 Desember 2023 | 18:30 WIB KOTA SEMARANG

Pemkot Perpanjang Lagi Diskon BPHTB, Berlaku sampai 29 Desember

Senin, 04 Desember 2023 | 08:45 WIB KABUPATEN BOYOLALI

Periode Pemutihan Denda Pajak Daerah Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Minggu, 03 Desember 2023 | 12:00 WIB KABUPATEN JEMBER

Mudahkan Wajib Pajak Bayar PBB-P2, Pemda Luncurkan Easy Tax Payment

Minggu, 03 Desember 2023 | 08:30 WIB PROVINSI BANTEN

Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Berlaku sampai 23 Desember

BERITA PILIHAN
Senin, 04 Desember 2023 | 18:17 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Daftar IMEI untuk HP Bisa Diwakilkan, Sertakan Dokumen Kedatangan

Senin, 04 Desember 2023 | 17:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Data Sudah Terkirim ke CEIR, DJBC Pastikan IMEI Terdaftar Permanen

Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 16:36 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN DTP Rumah dengan Harga Sampai Rp5 Miliar, Download di Sini!

Senin, 04 Desember 2023 | 16:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Senin, 04 Desember 2023 | 16:15 WIB AGENDA KAMPUS

PSHK dan STH Indonesia Jentera Gelar Diskusi Soal Peninjauan Kembali

Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Senin, 04 Desember 2023 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Jadi Nonefektif karena Pendapatan di Bawah PTKP, DJP Jelaskan Ini

Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada