Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

PPKM Darurat, Penagihan Aktif ke Rumah Wajib Pajak Terhambat

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Darurat, Penagihan Aktif ke Rumah Wajib Pajak Terhambat

Ilustrasi. 

BANGKALAN, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur masih tertekan pada semester I/2021. Penagihan aktif masih belum bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.

Kabid Pengendalian dan Pengembangan Bapenda Sri Yenny Repeliyanti mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah hingga Juni 2021 senilai Rp19,5 miliar. Jumlah tersebut hanya memenuhi 35,77% dari target pajak daerah tahun ini senilai Rp54,7 miliar.

"Adanya penyekatanan dan PPKM Darurat membuat roda perekonomian mulai tidak stabil," katanya, dikutip pada Selasa (6/7/2021).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Sri Yenny menerangkan kinerja realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada tahun lalu. Pada 6 bulan pertama 2020, realisasi pajak daerah mampu mencapai 40% dari target tahunan.

Penurunan kinerja setoran pajak daerah tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya ruang gerak petugas Bapenda untuk turun ke lapangan mengumpulkan penerimaan. Dua jenis pungutan yang terhambat karena petugas tidak bisa turun ke lapangan adalah BPHTB dan PBB-P2.

Menurutnya, dua pungutan tersebut merupakan salah satu andalan sumber pendapatan asli daerah. Pandemi Covid-19 yang meningkat membuat petugas tidak bisa melakukan penagihan aktif ke rumah wajib pajak.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

"Kita yang mau nagih takut, khawatir yang mau ditagih kena Corona atau yang nagih juga takut kena Corona," ungkapnya.

Sri Yenny menambahkan Bapenda Bangkalan membuka opsi untuk merevisi target pajak daerah pada tahun ini. Penurunan kinerja penerimaan perlu diantisipasi melalui perubahan anggaran keuangan terkait dengan target pajak daerah agar realistis mencapai target 2021.

"Kami akan sesuaikan kembali potensi pajak daerah. Semoga para pelaku usaha tidak kapok dan etap membuka usaha mereka," imbuhnya, seperti dilansir koranmadura.com. (kaw)

Baca Juga: Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

Topik : Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pajak daerah, penagihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI SUMATRA SELATAN

Segera Manfaatkan! Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku Hari Ini

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:04 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Gubernur Sebut Masih Ada Warga Kesulitan Bayar Pajak Kendaraan

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Segera Hapus Data STNK Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI BENGKULU

Dimulai Besok! Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan