JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2023 yang mengatur terkait dengan pajak penerangan jalan (PPJ) atau kini disebut pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (PBJT-TL).

Pada bagian pertimbangan, PP 4/2023 perlu ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XV/2017 dan melaksanakan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum pemungutan pajak atas konsumsi tenaga listrik, perlu ditetapkan PP ini sebagai peraturan pelaksanaan dari UU HKPD," tulis pemerintah dalam bagian penjelasan dari PP 4/2023, dikutip pada Selasa (31/1/2023).

Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 juga menyatakan pemungutan PPJ berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021. Artinya, ketentuan mengenai pajak atas konsumsi tenaga listrik harus diperbarui.

PP 4/2023 juga mengatur PBJT-TL dikenakan atas konsumsi tenaga listrik, yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. PBJT-TL tidak dikenakan atas konsumsi listrik oleh instansi pemerintah, kedutaan, konsulat, perwakilan asing, rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial.

Konsumsi dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri juga tidak dikenai PBJT-TL sepanjang memiliki kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Konsumsi tenaga listrik lainnya juga dapat dikecualikan dari PBJT-TL sepanjang diatur dalam perda.

Dasar pengenaan PBJT-TL ialah jumlah yang dibayar konsumen atas nilai jual tenaga listrik. Adapun tarif PBJT-TL ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Khusus untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dan pertambangan migas, tarif PBJT-TL ditetapkan maksimal 3%. Untuk tarif PBJT-TL atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan maksimal 1,5%.

Pemda yang memungut PBJT-TL wajib mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan pajak tersebut untuk menyediakan penerangan jalan umum. Apabila tidak, pemda akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan pengalokasian…, pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan PBJT-TL," bunyi Pasal 12 PP 4/2023.

Dengan diundangkannya PP 4/2023, pemda diamanatkan untuk menyesuaikan perda PPJ di daerahnya masing-masing melalui penyusunan perda pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian dilakukan paling lambat pada 5 Januari 2024.

PP 4/2023 diundangkan oleh pemerintah pada 20 Januari 2023 dan berlaku pada tanggal diundangkan. (rig)