Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PMK Baru, Ini Syarat Wajib Pajak yang Bisa Pakai Pembukuan Stelsel Kas

A+
A-
9
A+
A-
9
PMK Baru, Ini Syarat Wajib Pajak yang Bisa Pakai Pembukuan Stelsel Kas

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 54/2021, pemerintah memerinci ketentuan mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas bagi wajib pajak tertentu.

Merujuk pada bagian pertimbangan dari PMK 54/2021, pemerintah menyatakan perlunya pengaturan khusus untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak tertentu dalam menyelenggarakan pembukuan guna memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Untuk tujuan perpajakan, pembukuan dengan stelsel kas ... dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu," demikian bunyi penggalan Pasal 10 ayat (1) PMK 54/2021, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Ingin Mengubah Tahun Buku, Seperti Apa Prosedur dan Implikasinya?

Wajib pajak tertentu yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas adalah wajib pajak yang memenuhi 2 syarat pada Pasal 10 ayat (2) PMK 54/2021.

Pertama, wajib pajak harus secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau memenuhi memenuhi kriteria tertentu tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Baca Juga: Apa Itu SAK EMKM?

Selain wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan tempat usaha pada tahun pajak sebelumnya.

Adapun stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan atau biaya baru dianggap sebagai penghasilan atau biaya bila benar-benar telah diterima atau dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Dalam menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas, terdapat 3 ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak. Pertama, penghitungan jumlah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas harus meliputi seluruh transaksi baik tunai maupun nontunai.

Baca Juga: Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Kedua, penghitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan baik tunai maupun nontunai. Ketiga, perolehan harta yang dapat disusutkan karena memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan.

Untuk menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas, wajib pajak perlu menyampaikan pemberitahuan pada setiap tahun pajak. Pemberitahuan disampaikan wajib pajak berstatus pusat, yakni wajib pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 digit terakhir 000.

Pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas harus disampaikan paling lambat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Pada ketentuan penutup, Kementerian Keuangan mengatur penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas baru mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Adapun pembukuan dengan stelsel kas merupakan bagian dari stelsel pengakuan penghasilan. (kaw)

Topik : PMK 54/2021, pembukuan, stelsel kas, pembukuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 April 2021 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Perlu Melek Pembukuan Agar Rutin Setor Pajak

Kamis, 22 April 2021 | 18:14 WIB
CUKAI (10)

Begini Pedoman Pembukuan di Bidang Cukai

Minggu, 28 Februari 2021 | 06:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Asyik, Pemerintah Bakal Bantu UMK Bikin Laporan Keuangan, Gratis!

Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:45 WIB
UU CIPTA KERJA

Syarat WP OP Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan Bakal Diatur

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021