Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Produsen mobil Proton Holdings meminta pemerintah Malaysia untuk memperpanjang pembebasan pajak dan bea masuk atas impor kendaraan listrik, dari yang semestinya berakhir pada 2023.

Wakil Kepala Eksekutif Proton Roslan Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif lebih lama untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Malaysia. Terlebih, Proton menargetkan 800-1.000 kendaraan listrik diproduksi setiap tahunnya sesuai dengan perjanjian yang ditekan antara Proton dan pemerintah Malaysia.

"Kami telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mempertimbangkan perpanjangan insentif tersebut karena pengumumannya baru disampaikan tahun lalu," katanya, dikutip pada Jumat (19/8/2022).

Baca Juga: Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Dalam perjanjian itu, lanjut Roslan, Proton akan mulai memproduksi kendaraan listrik di Malaysia pada kuartal IV/2023. Untuk itu, insentif pajak dan bea masuk untuk jenis mobil yang telah dirakit lengkap (Completely Built Up/CBU) diharapkan dapat diperpanjang.

Sementara itu, Ketua Proton Syed Faisal Albar menyebut perusahaannya bakal memainkan peran penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Malaysia. Nanti, Proton akan membantu negara mencapai target netralitas karbon pada 2050.

Dalam proses produksi dan operasional, lanjutnya, Proton juga akan mengoptimalkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Misal, dengan menggunakan panel surya di pabrik yang berada di Tanjung Malim.

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Saat ini, pemerintah Malaysia memberikan pembebasan bea masuk 100% untuk kendaraan listrik untuk CBU hingga 2023 dan Completely Knock Down (CKD) hingga 2025. CKD merupakan kendaraan yang diimpor dalam keadaan komponen lengkap, tetapi belum dirakit.

"Demi kepentingan membangun industri kendaraan listrik yang kuat ke depannya, kami dengan rendah hati meminta pembebasan pajak ini diperpanjang oleh pemerintah," ujar Faisal seperti dilansir nst.com.my.

Proton telah resmi menjual kendaraan pintar bertenaga listrik di Malaysia dan Thailand setelah menandatangani perjanjian distribusi umum. Perjanjian itu juga menandai langkah Proton masuk ke pasar kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Proton juga mengumumkan niatnya berinvestasi dalam jaringan pengisian daya, bekerja sama dengan perusahaan penyedia pengisian lokal, serta menyediakan dan memasang perangkat bagi pelanggan yang ingin mengisi daya kendaraan mereka di rumah. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : malaysia, insentif pajak, bea masuk, mobil listrik, pajak, pajak internasional, proton

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Peran Pajak Memajukan Pendidikan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP