Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Perusahaan Digital Bakal Diminta Pungut dan Setor PPN ke Negara Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Perusahaan Digital Bakal Diminta Pungut dan Setor PPN ke Negara Ini

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan kebijakan yang dapat memaksa raksasa digital seperti Amazon.com Inc dan Facebook Inc untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan online.

Pemerintah Indonesia sampai Meksiko telah menyatakan banyak perusahaan e-commerce di luar yang melakukan penjualan dan mendapatkan laba besar secara online. Namun, mereka masih tidak dibebani pajak dengan benar. Kondisi itu dimanfaatkan oleh perusahaan e-commerce.

“Undang-undang kami tidak bisa mengejar tren pasar. Aturan saat ini menempatkan tanggung jawab pelanggan agar datang ke kami untuk membayar PPN. Kenyataannya, sulit untuk mengumpulkan [PPN],” ujar Pinsai Suraswadi, Penasihat Utama Departemen Pendapatan, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Pinsai mengatakan rancangan undang-undang sedang dibuat dan ditargetkan sudah sampai ke parlemen pada akhir tahun ini. Selain itu, para pejabat juga meminta agar pada pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari platform digital di Thailand.

Thailand dapat menempatkan tanggung jawab pada platform digital untuk memastikan pajak konsumsi 7% dikumpulkan dan dikirim ke pemerintah. Selain itu, retribusi layanan digital yang terpisah bisa dikenakan pada pendapatan. Namun, tarif belum diputuskan.

Facebook menolak untuk mengomentari upaya Thailand untuk memperketat aturannya tersebut. Amazon tidak menanggapi permintaan komentar terkait rencana kebijakan pajak pemerintah Thailand ini.

Baca Juga: Prosedur Pengajuan dan Penelitian Insentif Restitusi PPN Pendahuluan

Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), lebih dari setengah pendapatan Thailand diperoleh dari retibusi atas barang dan jasa seperti PPN. Thailand mengumpulkan PPN senilai 806 miliar baht (setara dengan Rp376 triliun) pada 2018.

Dari penelitian oleh Google, Temasek Holdings Pte, dan Bain & Co, nilai transaksi sektor e-commerce Thailand pada 2025 bisa mencapai 546 miliar baht pada tahun 2025. Selain itu, nilai ekonomi digital bisa lebih dari tiga kali lipat menjadi 1,5 triliun baht dari 485 miliar baht pada saat ini.

Namun demikian, seperti dilansir bangkokpost.com, angka-angka tersebut tidak mencakup perdagangan melalui media sosial karena kurangnya data yang dapat diandalkan. Perdagangan melalui media sosial ini berupa pembelian barang dan jasa melalui Line, Facebook, dan Instagram. (MG-anp/kaw)

Baca Juga: Imbas Ledakan di Beirut, Pengusaha Restoran Tidak Bayar PPN

Topik : pajak digital, ekonomi digital, PPN, Thailand
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:04 WIB
PMK 89/2020
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK