Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Afiliasi DHL Terjerat Kasus Penggelapan PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Afiliasi DHL Terjerat Kasus Penggelapan PPN

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews – Perusahaan jasa logistik, Deutsche Post DHL Jerman terseret kasus penipuan pajak oleh aparat gabungan penegakan hukum bidang keuangan Italia.

DHL Jerman mengonfirmasi adanya penyelidikan pajak atas perusahaan afiliasi yang beroperasi di Italia yaitu DHL Supply Chain SpA. Dalam penyelidikan tersebut, otoritas pajak menyita barang bukti senilai lebih dari US$20 juta.

"Kami melakukan kerja sama yang diperlukan kepada penyidik untuk memperjelas duduk perkara dengan cepat dan memuaskan," tulis keterangan resmi DHL, dikutip pada Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

DHL menegaskan operasional bisnis di Italia dijalankan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu, DHL berkomitmen untuk kooperatif terkait proses hukum yang menjerat perusahaan afiliasi di Italia.

Proses penyelidikan dipimpin oleh badan penegakan hukum kejahatan keuangan Italia, Guardia di Finanzia. Namun, berdasarkan keterangan resmi pada 7 Juli 2021, Guardia tidak menyebutkan nama perusahaan multinasional yang diduga melakukan praktik penggelapan PPN.

Guardia juga melakukan serangkaian penggeledahan rumah dan kantor DHL Supply Chain SpA di empat provinsi. Otoritas menyatakan praktik penggelapan PPN dilakukan melalui mekanisme yang kompleks.

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Puluhan perusahaan terlibat dalam skandal PPN perusahaan afiliasi logistik asal Jerman tersebut. Terdapat 23 perusahaan skala menengah saling menerbitkan dokumen kontrak usaha, transfer tenaga kerja hingga menerbitkan faktur pembayaran iuran jaminan sosial.

Praktik tersebut dilakukan dalam upaya menghilangkan kewajiban pembayaran PPN ke kas negara. Badan tersebut menyebutkan proses penyelidikan menyasar pada jajaran eksekutif DHL Supply Chain SpA. Jabatan mulai dari manajer perusahaan menjadi sasaran investigasi otoritas.

"Semua perusahaan itu bergantian melakukan transfer tenaga kerja satu sama lain. Secara sistematis menghilangkan pembayaran PPN dan dalam banyak kasus mereka menggunakan faktur pembayaran iuran jaminan sosial," sebut Guardia dikutip dari Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Topik : italia, DHL, penipuan pajak, PPN, penegakan hukum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun