Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Perubahan Lanskap Pajak Sangat Dinamis, WP Harus Apa?

A+
A-
5
A+
A-
5
Perubahan Lanskap Pajak Sangat Dinamis, WP Harus Apa?

Partner of Fiscal Research & Advisory DDTC B. Bawono Kristiaj, Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian, dan Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dalam talk show bertajuk Strategi Kepatuhan Pajak di Tengah Optimalisasi Penerimaan Pascapandemi yang dipandu presenter TV Brigitta Manohara. 

SURABAYA, DDTCNews – Lanskap pajak global dan domestik selalu mengalami perubahan, termasuk selama pandemi Covid-19. Untuk itu, pemahaman dan respons yang tepat terhadap dinamisnya dunia perpajakan menjadi aspek krusial bagi wajib pajak.

Partner of Fiscal Research & Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan selain perubahan dari sisi peraturan atau regulasi, Ditjen Pajak (DJP) juga tengah memutakhirkan sistem inti administrasi pajak atau coretax system dengan memanfaatkan teknologi.

Dalam talk show bertajuk Strategi Kepatuhan Pajak di Tengah Optimalisasi Penerimaan Pascapandemi, Bawono mengatakan otoritas terus berbenah. Adapun pembenahan itu dilakukan pada pengumpulan informasi, pengintegrasian data, dan pemetaan wajib pajak.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

“Perubahan lanskap pajak belum selesai. Perubahannya masih akan terus berjalan. Ketentuan teknisnya juga belum hadir semua. Untuk itu, wajib pajk perlu untuk terus update dengan perkembangan yang ada,” ujar Bawono, Selasa (14/6/2022).

Perubahan ketentuan pajak tersebut juga akan memengaruhi mekanisme pemeriksaan pajak dan sengketa pajak. Oleh karena itu, Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian menyebut wajib pajak perlu memahami setiap implikasi pajak atas seluruh transaksi.

Menurut David, terdapat kerangka analisis pajak yang biasa digunakan DDTC, yaitu issues, regulations, evidences, analysis, and conclusion (IREAC). Selain itu, DDTC juga hadir untuk membantu wajib pajak dari berbagai kalangan serta berbagai permasalahan.

Baca Juga: Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

“DDTC hadir secara end to end approach,” kata David.

Hingga saat ini, DDTC terus berkembang menjadi pusat dari berbagai unit kegiatan. Berbagai unit tersebut antara lain, pertama, DDTC Consulting sebagai pusat jasa konsultasi perpajakan. Kedua, DDTC Fiscal Research & Advisory sebagai pusat kajian dan penelitan fiskal, termasuk perpajakan.

Ketiga, DDTC Academy sebagai pusat pelatihan perpajakan. Keempat, Perpajakan ID sebagai platform database perpajakan. Kelima, DDTC Library sebagai pusat literatur perpajakan. Keenam, DDTCNews sebagai portal berita perpajakan.

Baca Juga: DJP Makin Leluasa Awasi WP, Muncul Wacana Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak

Tidak hanya dari sisi domestik, lanskap pajak internasional yang berkaitan erat dengan transfer pricing juga perlu diperhatikan. Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan menekankan pentingnya pembuatan transfer pricing documentation (TP Doc) secara konsisten sejak awal hingga akhir tahun.

Romi menjelaskan TP Doc merupakan cara wajib pajak untuk menceritakan semua data dan informasi dalam penetapan harga transfer. Menurutnya, apabila tidak menyiapkan TP Doc dengan baik maka wajib pajak memiliki posisi yang rentan saat dilakukan pemeriksaan.

“Masih banyak yang menganggap TP Doc sekadar sebagai pemenuhan kewajiban tanpa memahami isinya. Perlu lebih melek dan aware lagi dengaan isunya, sehingga kita bisa menyiapkan TP Doc yang lebih baik dan posisi yang lebih kuat saat diperiksa,”

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Sebagai informasi, talk show yang dipandu presenter TV Brigitta Manohara ini diadakan bersamaan dengan momentum grand launching Kantor DDTC Cabang Surabaya. Simak ‘Grand Launching Kantor Surabaya, DDTC Siap Layani Wajib Pajak Jatim’. (kaw)

Topik : talk show, kepatuhan pajak, kebijakan pajak, UU HPP, DDTC, transfer pricing, pemeriksaan pajak, TP Doc

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:01 WIB
HUT KE-15 DDTC

Lokal Mengglobal, DDTC Berkontribusi di Level Dunia Lewat Karya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka