PMK 63/2021

Perlu Kode Otorisasi dari DJP? Permohonan Masih Harus Diajukan Manual

Muhamad Wildan | Kamis, 24 Maret 2022 | 16:30 WIB
Perlu Kode Otorisasi dari DJP? Permohonan Masih Harus Diajukan Manual

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 63/2021 memungkinkan wajib pajak mengajukan permohonan kode otorisasi dari Ditjen Pajak (DJP).

Hingga hari ini, permohonan kode otorisasi DJP masih harus diajukan secara manual ke kantor pelayanan pajak (KPP).

"Mengenai permohonan kode otorisasi sesuai dengan PMK 63/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik, saat ini masih harus diajukan ke KPP terdaftar," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga:
Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Untuk diketahui, kode otorisasi DJP diperlukan agar wajib pajak dapat menandatangani dokumen menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

"Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi ... merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan oleh DJP," bunyi Pasal 3 ayat (5) PMK 63/2021.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3), permohonan kode otorisasi DJP sesungguhnya dapat diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir permohonan, menyampaikan alamat email dan nomor telepon seluler aktif, dan melakukan verifikasi dan autentikasi identitas.

Baca Juga:
Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Mengingat saluran elektronik permohonan kode otorisasi DJP belum tersedia, maka wajib pajak harus menyampaikan formulir permohonan kode otorisasi DJP yang telah ditandatangani ke KP2KP atau KPP. Formulir permohonan kode otorisasi DJP tercantum pada Lampiran A PMK 63/2021.

Wajib pajak juga perlu menunjukkan KTP dan NPWP asli serta menyerahkan fotokopi dari KTP dan NPWP kepada DJP.

Berdasarkan permohonan, DJP akan melakukan penelitian atas kelengkapan data wajib pajak serta melakukan pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak.

DJP akan memberikan kode otorisasi DJP dan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP paling lama 1 hari kerja setelah permohonan tertulis dinyatakan lengkap. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Jumat, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei