Perkuat BEPS Action 14, OECD Usulkan Proposal Ini

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerbitkan Public Consultation Document terbaru guna memperkuat standar minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 14.

Dalam dokumen tersebut, OECD mengusulkan proposal yang mewajibkan penerapan advance pricing agreement (APA) bilateral untuk setiap yurisdiksi, kecuali untuk negara-negara dengan volume kasus mutual agreement procedure (MAP) yang tergolong minim.

"Guna menjamin tercapainya pencegahan sengketa perpajakan dan menciptakan kepastian bagi wajib pajak, setiap yurisdiksi perlu mengembangkan program APA bilateral," tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (24/11/2020).

Saat ini, sebagian besar yurisdiksi yang berada di bawah pengawasan OECD telah menyelenggarakan APA bilateral. Meski demikian, program APA bilateral tetap perlu ditingkatkan guna menekan jumlah pengajuan MAP oleh wajib pajak kepada otoritas setiap tahunnya.

Proposal-proposal baru yang diusung atas BEPS Action 14 dalam Public Consultation Document itu merupakan proposal yang disusun oleh Sekretariat OECD, bukan yurisdiksi-yurisdiksi yang tergabung dalam Inclusive Framework.

OECD mencatat terdapat beberapa yurisdiksi yang sudah mendukung proposal tersebut, meski masih terdapat beberapa yurisdiksi pula yang menolak atau juga memberikan catatan atas proposal terbaru tersebut.

Selain itu, terdapat tujuh proposal lainnya yang diusung OECD guna memperkuat implementasi BEPS Action 14 untuk mencegah timbulnya sengketa perpajakan di antaranya seperti penyesuaian sanksi denda dan bunga dengan hasil kesepakatan pada MAP.

OECD juga mengajukan proposal mengenai penetapan standar minimum penyampaian informasi oleh wajib pajak dalam pengajuan MAP, hingga penundaan pemungutan pajak bagi wajib pajak yang masih melewati proses MAP.

Untuk diketahui, APA adalah kesepakatan antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak suatu negara terkait dengan penerapan metode harga transfer. APA disepakati untuk memecahkan sengketa transfer pricing serta mencegah double taxation dan/atau double non-taxation. (rig)