Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Percaya Diri Dana Repatriasi Tidak Kabur, Ini Alasan BI

2
2

Ilustrasi BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia menilai imbal hasil yang ditawarkan instrumen investasi di pasar domestik lebih besar dibandingkan di luar negeri. Hal ini dinilai menjadi daya tarik pemilik dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak untuk tetap membenamkan investasi di dalam negeri.

Respons Bank Indonesia (BI) terhadap hampir berakhirnya holding period dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (18/1/2018).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku tidak melihat adanya pembalikan dana repatriasi ke luar negeri. Apalagi, dana tersebut sudah dibenamkan di berbagai instrumen investasi dengan imbal hasil yang masih menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang cukup baik.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

“Kami tidak melihat adanya risiko dana repatriasi itu akan ke luar negeri,” ujarnya bersamaan dengan dengan pengumuman penahanan suku bunga acuan (BI 7-days reverse repo rate) di level 6%.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti topik perlakuan perpajakan transaksi e-commerce dan pemajakan terhadap influencer seperti selebgram dan youtuber. Keputusan Menteri Keuangan untuk menghapus kewajiban menyerahkan NPWP dan NIK dinilai menghilangkan semangat kesetaraan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan
  • Dana Sekitar Rp140 Triliun di Berbagai Instrumen Investasi

BI mencatat dana repatriasi sekitar Rp140 triliun sudah dibenamkan di berbagai instrumen investasi seperti deposito, reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dan aset keuangan lainnya. Berbagai instrumen investasi tersebut diklaim menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan instrumen di luar negeri.

“Apalagi pasar finansial domestik masih stabil. Perekonomian juga tumbuh sehat sehingga tidak ada alasan untuk membawa ke luar dana repatriasi,” kata Perry.

  • Dana di Sektor Riil Minim Pembalikan

Beberapa pengamat menilai dana repatriasi yang sudah dibenamkan di sektor riil sangat minim potensi pembalikan ke luar negeri. Hal ini dikarenakan dana tersebut akan berputar dalam jangka waktu yang relatif menengah—panjang, tidak seperti pasar uang dan saham.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
  • Apindo Nilai Langkah Menkeu Tidak Adil

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menilai langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan mengecualikan penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap pedagang di e-commerce bertentangan dengan tujuan awal untuk memberikan kesetaraan dengan pedagang konvensional.

“Itu tidak fair,” tegasnya.

  • Sosialisasi ke Influencer Ditempuh DJP

Ditjen Pajak (DJP) menempuh upaya sosialisasi kepada influencer seperti selebgram dan youtuber terkait kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan oleh masing-masing KPP. Tidak hanya memberikan sosialisasi, petugas KPP akan membimbing influencer hingga kewajiban perpajakannya tuntas dipenuhi.

Baca Juga: Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan
  • Lartas Ekspor Ditinjau Ulang

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya simplifikasi prosedur ditempuh dengan mengkaji ulang daftar komoditas yang termasuk dalam larangan terbatas (lartas) ekspor dan beberapa komoditas ekspor yang wajib laporan surveyor (LS).

  • Ruang Pengetatan Moneter Terbatas

Bersamaan dengan keputusan untuk menahan suku bunga acuan (BI 7-days reverse repo rate) di level 6%, BI mengungkapkan ruang pengetatan semakin terbatas. Hal ini berkaitan dengan posisi yang diambil The Fed yang mulai melunak dalam proses normalisasi kebijakan moneternya.

 “Ya itulah mengapa suku bunga BI hampir mencapai puncaknya,” kata Perry. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku tidak melihat adanya pembalikan dana repatriasi ke luar negeri. Apalagi, dana tersebut sudah dibenamkan di berbagai instrumen investasi dengan imbal hasil yang masih menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang cukup baik.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

“Kami tidak melihat adanya risiko dana repatriasi itu akan ke luar negeri,” ujarnya bersamaan dengan dengan pengumuman penahanan suku bunga acuan (BI 7-days reverse repo rate) di level 6%.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti topik perlakuan perpajakan transaksi e-commerce dan pemajakan terhadap influencer seperti selebgram dan youtuber. Keputusan Menteri Keuangan untuk menghapus kewajiban menyerahkan NPWP dan NIK dinilai menghilangkan semangat kesetaraan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan
  • Dana Sekitar Rp140 Triliun di Berbagai Instrumen Investasi

BI mencatat dana repatriasi sekitar Rp140 triliun sudah dibenamkan di berbagai instrumen investasi seperti deposito, reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dan aset keuangan lainnya. Berbagai instrumen investasi tersebut diklaim menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan instrumen di luar negeri.

“Apalagi pasar finansial domestik masih stabil. Perekonomian juga tumbuh sehat sehingga tidak ada alasan untuk membawa ke luar dana repatriasi,” kata Perry.

  • Dana di Sektor Riil Minim Pembalikan

Beberapa pengamat menilai dana repatriasi yang sudah dibenamkan di sektor riil sangat minim potensi pembalikan ke luar negeri. Hal ini dikarenakan dana tersebut akan berputar dalam jangka waktu yang relatif menengah—panjang, tidak seperti pasar uang dan saham.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
  • Apindo Nilai Langkah Menkeu Tidak Adil

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menilai langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan mengecualikan penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap pedagang di e-commerce bertentangan dengan tujuan awal untuk memberikan kesetaraan dengan pedagang konvensional.

“Itu tidak fair,” tegasnya.

  • Sosialisasi ke Influencer Ditempuh DJP

Ditjen Pajak (DJP) menempuh upaya sosialisasi kepada influencer seperti selebgram dan youtuber terkait kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan oleh masing-masing KPP. Tidak hanya memberikan sosialisasi, petugas KPP akan membimbing influencer hingga kewajiban perpajakannya tuntas dipenuhi.

Baca Juga: Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan
  • Lartas Ekspor Ditinjau Ulang

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya simplifikasi prosedur ditempuh dengan mengkaji ulang daftar komoditas yang termasuk dalam larangan terbatas (lartas) ekspor dan beberapa komoditas ekspor yang wajib laporan surveyor (LS).

  • Ruang Pengetatan Moneter Terbatas

Bersamaan dengan keputusan untuk menahan suku bunga acuan (BI 7-days reverse repo rate) di level 6%, BI mengungkapkan ruang pengetatan semakin terbatas. Hal ini berkaitan dengan posisi yang diambil The Fed yang mulai melunak dalam proses normalisasi kebijakan moneternya.

 “Ya itulah mengapa suku bunga BI hampir mencapai puncaknya,” kata Perry. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, dana repatriasi, tax amnesty
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Juni 2018 | 09:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM