PMK 44/2020

Penjelasan Resmi DJP Soal Perluasan Insentif, Termasuk Pajak UMKM

Redaksi DDTCNews | Kamis, 30 April 2020 | 15:03 WIB
Penjelasan Resmi DJP Soal Perluasan Insentif, Termasuk Pajak UMKM

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi memperluas penerima insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan ini.

Penjelasan ada dalam Siaran Pers No. SP-19/2020 berjudul ‘Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi Covid-19’ yang dipublikasikan siang ini, Kamis (30/4/2020). Adapun beleid perluasan insentif ini berupa PMK 44/2020.

“Selain memperluas sektor usaha penerima fasilitas yang sebelumnya sudah tersedia, pemerintah juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” demikian pernyataan DJP. Simak artikel ‘Beleid Perluasan Penerima Insentif Pajak Covid-19 Terbit’.

Baca Juga:
Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Adapun perincian perluasan pemberian fasilitas dan fasilitas pajak UMKM tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk karyawan pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat.

Karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan menerima penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

Pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Adapun fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE.

Kedua, insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE

Ketiga, insentif pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

Baca Juga:
PMK Baru! Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Kembali Diberikan

Keempat, insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Wajib pajak itu ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.

Tidak persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

Kelima, insentif PPh final 0,5% (PP 23/2018) DTP untuk pelaku UMKM. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Baca Juga:
Kumpulkan Data Lapangan, Petugas Pajak Bisa Potret Harta dan Aset WP

“Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh dinal DTP setiap masa pajak,” imbuh DJP. Simak artikel ‘Pajak UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah Selama 6 Bulan, Ini Aturannya’.

Seluruh fasilitas di atas mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak September 2020 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id. Simak artikel ‘Pengajuan Insentif Bisa Online, DJP Pakai Data SPT 2018. Sudah Lapor?’.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah