PMK 68/2022

Penghasilan Penambang Kripto Kena PPh Final dan Wajib Disetor Sendiri

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Maret 2023 | 10:00 WIB
Penghasilan Penambang Kripto Kena PPh Final dan Wajib Disetor Sendiri

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022.

Penambang aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).

“Ketentuan lebih lanjut [terkait dengan pajak penghasilan penambang aset kripto] diatur dalam Pasal 30 dan 31 PMK 68/2022,” sebut DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, Rabu (15/3/2023).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) PMK 68/2022, penghasilan sehubungan dengan aset kripto meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto.

Penghasilan tersebut juga termasuk penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; dan/atau penghasilan lainnya selain penghasilan yang telah disebutkan.

Penghasilan sehubungan dengan aset kripto dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

“Pajak penghasilan sehubungan dengan aset kripto bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh penambang aset kripto,” bunyi Pasal 30 ayat (2) PMK 68/2022.

Jika penghasilan berupa aset kripto maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai aset kripto pada saat diterima atau diperoleh dalam sistem penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang dipilih oleh penambang aset kripto.

Nilai aset kripto dalam sistem penyelenggara PMSE yang dipilih penambang dapat berdasarkan: nilai yang ditetapkan bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara PMSE, yang diterapkan secara konsisten.

Tambahan informasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang dari transaksi aset kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara PMSE dikenai PPh Pasal 21. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi