Penghasilan di Bawah PTKP, Begini Cara Ajukan WP NE bagi Pensiunan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai tata cara pengajuan permohonan status wajib pajak non-efektif (NE) bagi pensiunan yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

DJP menyatakan permohonan penetapan wajib pajak NE dapat diajukan ke KPP terdaftar secara langsung dengan mengisi formulir penetapan wajib pajak NE dengan dilampiri dokumen pendukung yang menunjukkan telah memenuhi kriteria wajib pajak NE.

“Permohonan juga dapat dikirimkan melalui pos/jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar,” jelas DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, Minggu (2/4/2023).

Terdapat beberapa kriteria wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak NE sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020. Pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.

Keempat, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

Kelima, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Keenam, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut.

Ketujuh, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP seperti dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) PER-04/PJ/2020. Kedelapan, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan.

Kesembilan, wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Kesepuluh, instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Kesebelas, wajib pajak selain yang dimaksud dalam nomor 1 hingga 10 yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Penetapan wajib pajak NE untuk orang pribadi juga dapat diajukan melalui telepon ke 1500200 atau live chat di laman http://pajak.go.id. Untuk petunjuk penetapan wajib pajak NE orang pribadi dapat dibaca di sini.

Formulir permohonan penetapan wajib pajak NE diunduh melalui tautan berikut ini. Adapun daftar alamat serta kontak KPP dalam dilihat pada laman ini. (rig)