Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Penyerahan hasil survei. (foto DJBC)
JAKARTA, DDTCNews – Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) telah berkontribusi pada penerimaan negara, berupa pajak pusat dan pajak daerah hingga lebih dari Rp90 triliun.
Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED). Survei ini berisi tentang manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas KB dan KITE pada tahun fiskal 2017.
“Perusahaan penerima fasilitas KB-KITE memberikan kontribusi sebesar Rp85,49 triliun terhadap penerimaan pajak pusat dan Rp5,26 triliun terhadap penerimaan pajak daerah,” demikian informasi hasil survei tersebut, seperti dikutip pada Selasa (19/2/2019).
Jika melihat dari sisi fasilitasnya, kontribusi KB dalam pajak pusat lebih besar dari pada pajak daerah. Dalam penerimaan pajak pusat, KB mengambil porsi 72,98%. Sementara, dalam penerimaan pajak daerah, KB hanya mengambil 63,81%. Adapun, sisanya, kontribusi KITE terhadap pajak pusat hanya 27,02% dan terhadap pajak daerah sebesar 36,19%.
Jika dilihat dari sektornya, Industri padat karya lebih banyak memanfaatkan fasilitas KB. Sementara, industri padat modal berorientasi pada fasilitas KITE. “Pilihan orientasi-orientasi tersebut akan kembali kepada efisiensi dan produktivitas dari masing-masing industri,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.
Dia memberi contoh optimalisasi ekspor dari sektor perkebunan dan peternakan dilakukan melalui KB hortikultura dan KB sapi. Hal yang serupa juga dilakukan untuk mengoptimalkan ekspor industri pangan dari olahan CPO melalui KB hilirisasi CPO.
Sementara itu, untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, pelaku usaha menggunakan KB dan KITE TPT dan alas kaki. Selanjutnya, ada pengembangan industri kreatif dan industri tematik melalui KB fashion muslim.
Heru menambahkan berlakunya aturan baru terkait KITE menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk membantu industri untuk meningkatkan ekspor. Hal ini pada gilirannya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
