Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan kepada para calon investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Laporan APBN Kita edisi Juni 2024 menyatakan pengajuan fasilitas perpajakan di IKN akan lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Pengajuan fasilitas perpajakan di IKN juga membutuhkan lebih sedikit dokumen persyaratan. 

"Terdapat beberapa prinsip dalam pemberian fasilitas perpajakan IKN, yaitu simplicity (kesederhanaan) dan certainty (kepastian), yaitu membutuhkan lebih sedikit dokumen persyaratan dalam proses pengajuannya," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Selasa (2/7/2024).

Pengajuan fasilitas perpajakan di IKN menggunakan platform elektronik (online single submission/OSS atau saluran elektronik di Kemenkeu), serta mengadaptasi praktik terbaik implementasi aturan yang serupa dan berlaku.

Prinsip lain yang juga diterapkan dalam pemberian fasilitas perpajakan di IKN yakni trust (tepercaya) dan verify (terverifikasi). Artinya, terdapat kemudahan dalam persyaratan pengajuan fasilitas, mengedepankan postaudit, serta pengaturan pengawasan di lapangan yang mudah, murah, optimal oleh DJP dan DJBC.

Laporan ini menjelaskan pemerintah mengembangkan IKN bukan sekadar pemindahan kompleks pemerintahan, tetapi untuk mewujudkan sebuah kota pintar yang dapat menjadi kota percontohan di masa mendatang. Insentif perpajakan yang diatur melalui PMK 28/2024 pun diharapkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan IKN.

Selain itu, fasilitas perpajakan IKN sudah selayaknya diberikan secara terukur, terarah, serta memperhatikan tata kelola yang baik.

"Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemberian fasilitas perpajakan IKN dapat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan IKN," bunyi laporan tersebut.

Melalui PP 12/2023 dan PMK 28/2024, pemerintah mengatur pemberian fasilitas dalam 3 kelompok besar yakni PPh, PPN/PPnBM, dan kepabeanan di IKN serta daerah mitra. Daerah mitra adalah kawasan tertentu di Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan melalui keputusan kepala Otorita IKN.

Fasilitas PPh yang diberikan di IKN antara lain tax holiday bagi wajib pajak badan dalam negeri yang menanamkan modal di IKN, fasilitas PPh di financial center IKN, tax holiday atas pendirian atau pemindahan headquarter di IKN, supertax deduction vokasi, supertax deduction penelitian dan pengembangan (litbang), supertax deduction untuk sumbangan fasilitas sosial dan fasilitas umum di IKN, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final 0% untuk UMKM, dan pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Adapun fasilitas PPh yang diberikan di daerah mitra adalah tax holiday.

Selanjutnya, fasilitas PPN/PPnBM yang diberikan di IKN antara lain fasilitas PPN tidak dipungut atas BKP tertentu seperti bangunan baru, kendaraan bermotor listrik yang terdaftar di IKN, hibah barang yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pengembangan IKN, serta mesin dan peralatan untuk menghasilkan listrik EBT di IKN.

Fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan atas beberapa jenis jasa kena pajak (JKP) seperti jasa sewa bangunan mulai dari rumah tapak, rumah susun, perkantoran, hingga toko dan gudang; jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur, rumah tapak, rumah susun, kantor, toko, dan gudang; serta jasa pengolahan atas sampah dan limbah yang dihasilkan di IKN.

Kemudian, fasilitas PPnBM diberikan atas penyerahan hunian mewah kepada orang pribadi, badan, ataupun kementerian/lembaga yang bertugas, berkegiatan usaha, atau berkedudukan di IKN.

Terkait dengan daerah mitra, fasilitas PPN yang diberikan di daerah tersebut adalah fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan JKP berupa jasa konstruksi sehubungan dengan pembangunan di daerah mitra.

Terakhir, terdapat fasilitas kepabeanan yang diberikan di IKN dan daerah mitra berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor barang oleh pemerintah untuk kepentingan umum, pembebasan bea masuk dan PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri, serta pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri. (sap)