Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dengan materi yang dipaparkannya. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kinerja penerimaan perpajakan pada tahun ini masih akan dibayangi oleh sejumlah risiko, baik internal atau eksternal.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu. Inflasi juga diproyeksi masih tinggi, meski sudah lebih rendah bila dibandingkan 2022.

"Walaupun inflasi sudah lebih baik dibandingkan 2022, tetapi masih pada level yang cukup tinggi," ujar Yon dalam KAPj Goes to Campus: Economic & Taxation Outlook Year 2023 yang digelar oleh IAI, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Akibat inflasi yang masih tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tingkat suku bunga acuan bank sentral pada berbagai negara bakal tetap tinggi pada tahun ini.

Tantangan lainnya, harga komoditas andalan Indonesia yang mengalami normalisasi pada tahun ini. Penurunan harga ini akan membuat penerimaan pajak ikut menurun.

Menurut Yon, harga komoditas andalan Indonesia mulai mengalami perlambatan. Dengan demikian, setoran pajak dari sektor yang bergantung pada harga komoditas seperti pertambangan bakal melambat.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham

Walau penurunan harga komoditas bakal menekan penerimaan pajak, belanja diproyeksikan juga akan menurun seiring dengan menurunnya kebutuhan subsidi.

"Kalau kita ada moderasi harga, di satu sisi belanja bisa kita tekan walaupun ada risiko penerimaannya juga akan tertekan," ujar Yon.

Selanjutnya, terdapat beberapa sumber penerimaan pajak yang tidak akan berulang pada 2023, salah satunya adalah PPh final dari program pengungkapan sukarela (PPS). Penerimaan pajak dari penyelenggaraan PPS pada tahun lalu mencapai Rp61,01 triliun dan tidak akan berulang pada tahun ini.

Baca Juga: Hibah dari Orang Tua ke Anak Bukan Objek Pajak, Tidak Perlu Akta Hibah

Untuk diketahui, target penerimaan perpajakan pada tahun ini telah ditetapkan senilai Rp2.021,2 triliun, terkontraksi 0,6% bila dibandingkan dengan realisasi perpajakan 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun.

Adapun penerimaan pajak pada tahun depan ditargetkan senilai Rp1.718 triliun atau hanya tumbuh 0,07% bila dibandingkan dengan realisasi pada 2022 senilai Rp1.716,8 triliun. (sap)

Baca Juga: Daerah yang Mengalami Kenaikan Harga Beras di Atas 5% Terus Bertambah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, pendapatan negara, PPh, APBN, inflasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 13:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kepastian Hukum dan Administrasi Jadi Modal Kerek Penerimaan Pajak

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kapan Saat Terutang PPh Pasal 23? Begini Penjelasan DJP

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:13 WIB
KINERJA FISKAL

Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:00 WIB
PP 55/2022

E-Form Belum Akomodir PTKP UMKM Rp500 Juta, DJP Minta WP Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham