Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Masih Tertekan, SWF Jadi Harapan

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Masih Tertekan, SWF Jadi Harapan

Ilustrasi. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyebut upaya pengamanan penerimaan pajak pada tahun depan tetap menantang. Alternatif pembiayaan pembangunan dilakukan melalui sovereign wealth fund (SWF) dengan nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Suwardi mengatakan pada tahun depan, penerimaan pajak masih akan terdampak penerapan UU Cipta Kerja. Efek relaksasi kebijakan dan pemotongan tarif masih menjadi tantangan dalam upaya mengamankan penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh).

Terdapat dua tantangan dalam mengamankan penerimaan PPh pada tahun depan. Pertama, efek penurunan tarif PPh badan masih akan terasa pada tahun depan. Kedua, relaksasi kebijakan pajak dividen untuk wajib pajak badan dan orang pribadi juga ikut menambah tantangan.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

"Dalam UU Cipta Kerja sudah ada potential loss Rp10 triliun dari penurunan tarif PPh badan dan masih ada tantangan di PPh 26 karena adanya ketentuan baru dalam pajak dividen. Kami berharap hal tersebut memberikan dampak kepada investasi," katanya dalam sebuah webinar, dikutip pada Selasa (1/12/2020).

Dia menyampaikan selain tantangan pada sektor PPh, otoritas fiskal juga masih belum optimal dalam memungut pajak e-commerce atau pajak atas ekonomi digital. Menurutnya, saat ini mekanisme pungutan baru sebatas pada PPN dan belum mencakup kewajiban PPh badan perusahaan digital.

Suwardi mengatakan instrumen pengelolaan investasi kemudian dibentuk oleh otoritas sebagai alternatif pembiayaan pembangunan khususnya untuk belanja infrastruktur.

Baca Juga: 51 Asosiasi Pengusaha Desak Pengesahan RUU Insentif Pajak

"Jadi penerimaan pajak e-commerce ini belum sesuai proyeksi dan masih ada tantangan. Melalui beberapa perhitungan dengan tidak dikenakannya pajak [dividen] dan penurunan tarif dapat diinvestasikan di dalam negeri maka dibuat SWF," terangnya.

Sebagai informasi, UU Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan lembaga SWF yang akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Setelah membentuk LPI, pemerintah harus menyusun 3 PP untuk menjalankan lembaga tersebut, yakni penempatan modal awal LPI, tata kelola LPI, serta ketentuan perpajakannya.

Baca Juga: Hanya 4 Jenis Pajak ini yang Capai Target Tahun lalu

PP tentang ketentuan perpajakan LPI setidaknya akan memerinci 3 level perlakuan perpajakan, meliputi pada LPI sendiri, pada perusahaan yang dibentuk LPI bersama mitra investasi, serta pada level perusahaan tempat perusahaan patungan bentukan LPI dan mitra investasi. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, SWF, LPI, PPh, APBN 2021, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Selasa, 01 Desember 2020 | 23:57 WIB
Semoga dengan cara ini dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.
1
artikel terkait
Senin, 11 Januari 2021 | 11:00 WIB
PMK 226/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 09:26 WIB
KINERJA FISKAL
Minggu, 10 Januari 2021 | 06:01 WIB
APBN 2021
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 10:01 WIB
PMK 226/2020
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN