Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerima Hibah Pariwisata Diperluas, Pembayaran Pajak Jadi Acuan

A+
A-
3
A+
A-
3
Penerima Hibah Pariwisata Diperluas, Pembayaran Pajak Jadi Acuan

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar memaparkan materi dalam sebuah webinar, Selasa (27/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengajukan dana hibah untuk sektor pariwisata pada tahun ini senilai Rp3,7 triliun.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar mengatakan usulan dana hibah tersebut naik 63,7% dari realisasi pada 2020 yang hanya Rp2,26 triliun. Dengan penambahan usulan anggaran tersebut, menurutnya, sektor usaha penerima hibah juga akan diperluas.

"Di 2021, kami mengajukan Rp3,7 triliun dan ini akan diperluas bukan hanya untuk hotel dan restoran, tapi juga usaha parekraf lainnya," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Kurleni mengatakan Kemenparekraf mengajukan dana hibah tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui program pemulihan ekonomi nasional. Hibah tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha di sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Semula, pemerintah hanya merancang dana hibah tersebut untuk pemda serta pelaku usaha hotel dan restoran. Adapun mulai tahun ini, sektor usaha penerima dana hibah akan turut mencakup industri-industri hiburan dan ekonomi kreatif lainnya.

Kurleni menjelaskan mekanisme penyerahan dana hibah direncanakan tetap menggunakan mekanisme transfer ke daerah. Nantinya, pemda akan menghitung pemberian dana hibah itu dengan basis data pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sistem Coretax DJP Bakal Adopsi Berbagai Teknologi Terkini

Khusus pada usaha biro perjalanan wisata, dasar penghitungan dana hibahnya akan menggunakan pajak penghasilan (PPh) atau setoran pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2019. Selain itu, data setoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan juga dapat digunakan sebagai pelengkap.

Kurleni berharap makin banyak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan dana hibah tersebut. Pasalnya, pada 2020, realisasi dana hibah yang senilai Rp2,26 triliun hanya setara 69,4% dari alokasi Rp3,3 triliun.

Hibah tersebut telah diberikan kepada 6.818 usaha hotel dan 7.625 usaha restoran yang terdampak pandemi. "Secara umum, kami terus mengupayakan hibah pariwisata untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM

Topik : hibah pariwisata, kebijakan fiskal, kepatuhan pajak, transfer ke daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Rabu, 28 April 2021 | 04:41 WIB
Hibah ini merupakan suatu hal yang baik. Dalam menentukanbpenerima hibah seharusnya dapat dilihat dari pelaporan SPT Tahunan WP yang mengalami kerugian sehingga hibah ini dapat tepat sasaran.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 Juni 2021 | 15:53 WIB
OPINI PAJAK

Strategi Humor dalam Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Jum'at, 11 Juni 2021 | 12:24 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Di Depan Akademisi UI, Kepala BKF Singgung Soal Carbon Pricing

Jum'at, 11 Juni 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani Ajak Investor Bangun Proyek Ini

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu