Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerima Hibah Pariwisata Diperluas, Pembayaran Pajak Jadi Acuan

A+
A-
3
A+
A-
3
Penerima Hibah Pariwisata Diperluas, Pembayaran Pajak Jadi Acuan

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar memaparkan materi dalam sebuah webinar, Selasa (27/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengajukan dana hibah untuk sektor pariwisata pada tahun ini senilai Rp3,7 triliun.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar mengatakan usulan dana hibah tersebut naik 63,7% dari realisasi pada 2020 yang hanya Rp2,26 triliun. Dengan penambahan usulan anggaran tersebut, menurutnya, sektor usaha penerima hibah juga akan diperluas.

"Di 2021, kami mengajukan Rp3,7 triliun dan ini akan diperluas bukan hanya untuk hotel dan restoran, tapi juga usaha parekraf lainnya," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kurleni mengatakan Kemenparekraf mengajukan dana hibah tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui program pemulihan ekonomi nasional. Hibah tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha di sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Semula, pemerintah hanya merancang dana hibah tersebut untuk pemda serta pelaku usaha hotel dan restoran. Adapun mulai tahun ini, sektor usaha penerima dana hibah akan turut mencakup industri-industri hiburan dan ekonomi kreatif lainnya.

Kurleni menjelaskan mekanisme penyerahan dana hibah direncanakan tetap menggunakan mekanisme transfer ke daerah. Nantinya, pemda akan menghitung pemberian dana hibah itu dengan basis data pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19.

Baca Juga: Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Khusus pada usaha biro perjalanan wisata, dasar penghitungan dana hibahnya akan menggunakan pajak penghasilan (PPh) atau setoran pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2019. Selain itu, data setoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan juga dapat digunakan sebagai pelengkap.

Kurleni berharap makin banyak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan dana hibah tersebut. Pasalnya, pada 2020, realisasi dana hibah yang senilai Rp2,26 triliun hanya setara 69,4% dari alokasi Rp3,3 triliun.

Hibah tersebut telah diberikan kepada 6.818 usaha hotel dan 7.625 usaha restoran yang terdampak pandemi. "Secara umum, kami terus mengupayakan hibah pariwisata untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Perusahaan Pengemplang Pajak Bakal Diblacklist Jadi Vendor Pemerintah

Topik : hibah pariwisata, kebijakan fiskal, kepatuhan pajak, transfer ke daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Rabu, 28 April 2021 | 04:41 WIB
Hibah ini merupakan suatu hal yang baik. Dalam menentukanbpenerima hibah seharusnya dapat dilihat dari pelaporan SPT Tahunan WP yang mengalami kerugian sehingga hibah ini dapat tepat sasaran.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google