Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Ini Penjelasan Kepala Bappenas

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Ini Penjelasan Kepala Bappenas

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan materi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian PPN/Bappenas menyebut Indonesia perlu menerapkan pajak karbon untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk mendukung agenda net zero emission Indonesia.

"Selain kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, tapi yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission," katanya dalam webinar, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: Aturan Baru! Permohonan Pembebasan Bea Masuk Bisa Diurus Lewat OSS

Suharso menuturkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi ramah lingkungan akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populer. Terdapat dua saran kebijakan fiskal yang disodorkan Bappenas dalam mendukung transformasi ekonomi hijau.

Pertama, pemerintah wajib mencabut semua jenis subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan secara bertahap sampai dengan 100% nihil subsidi pada 2030.

Kedua, pemerintah perlu memperkenalkan pajak karbon. Saran untuk menerapkan pajak karbon juga berlaku dengan tarif berjenjang hingga mencapai ttik tarif pajak sebesar 50% pada 2030.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik, Insentif Pajak dan Uang Tunai Bakal Diberikan

"Kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya dan sangat tidak populer, yaitu menghapuskan subsidi BBM hingga 100% paling tidak [pada] 2030. Ini harus dilakukan secara bertahap dan penerapan pajak karbon yang ditingkatkan bertahap hingga 50% pada 2030," ujarnya.

Selain dukungan kebijakan fiskal, pemerintah juga harus melakukan perubahan kebijakan sektoral pada energi, lahan dan pengolahan limbah. Pada sektor energi, perlu dilakukan penurunan intensitas melalui efisiensi energi dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan.

Pada sektor lahan, pemerintah perlu melakukan reforestasi hutan dan melakukan restorasi lahan gambut serta rehabilitasi kawasan mangrove. Pada saat bersamaan, upaya pencegahan pada kegiatan deforestasi dan kebakaran hutan terus dilakukan.

Baca Juga: Dengan Sistem Ini, Kemendagri Ingin Buat Peta Fiskal Indonesia

Kemudian, pada sisi pengolahan limbah, pemerintah perlu melakukan penurunan produksi limbah cair. Selanjutnya, mempromosikan skema ekonomi circular dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. (kaw)

Topik : pajak karbon, kebijakan fiskal, subsidi, bahan bakar minyak, Bappenas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 21 April 2021 | 10:25 WIB
Menurut saya, kebijakan carbon tax harus sesegera mungkin difinalkan (yang tidak merugikan salah satu pihak) karena mengingat isu lingkungan yang saat ini menjadi permasalahan global.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Rabu, 21 April 2021 | 09:18 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang ramah lingkungan terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui penerapan pajak karbon. Selain itu, pemerintah juga akan mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak. Upaya ters ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 01 April 2021 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 30 Maret 2021 | 13:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK