Review
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 08 September 2022 | 17:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 12 September 2022 | 14:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Ini Penjelasan Kepala Bappenas

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Ini Penjelasan Kepala Bappenas

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan materi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian PPN/Bappenas menyebut Indonesia perlu menerapkan pajak karbon untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk mendukung agenda net zero emission Indonesia.

"Selain kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, tapi yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission," katanya dalam webinar, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: DPR Setujui Pasal Burden Sharing Subsidi BBM Antara Pusat dan Pemda

Suharso menuturkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi ramah lingkungan akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populer. Terdapat dua saran kebijakan fiskal yang disodorkan Bappenas dalam mendukung transformasi ekonomi hijau.

Pertama, pemerintah wajib mencabut semua jenis subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan secara bertahap sampai dengan 100% nihil subsidi pada 2030.

Kedua, pemerintah perlu memperkenalkan pajak karbon. Saran untuk menerapkan pajak karbon juga berlaku dengan tarif berjenjang hingga mencapai ttik tarif pajak sebesar 50% pada 2030.

Baca Juga: Jaga Ekonomi, APBN Siap Sedia Kucurkan Subsidi Sampai Insentif Pajak

"Kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya dan sangat tidak populer, yaitu menghapuskan subsidi BBM hingga 100% paling tidak [pada] 2030. Ini harus dilakukan secara bertahap dan penerapan pajak karbon yang ditingkatkan bertahap hingga 50% pada 2030," ujarnya.

Selain dukungan kebijakan fiskal, pemerintah juga harus melakukan perubahan kebijakan sektoral pada energi, lahan dan pengolahan limbah. Pada sektor energi, perlu dilakukan penurunan intensitas melalui efisiensi energi dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan.

Pada sektor lahan, pemerintah perlu melakukan reforestasi hutan dan melakukan restorasi lahan gambut serta rehabilitasi kawasan mangrove. Pada saat bersamaan, upaya pencegahan pada kegiatan deforestasi dan kebakaran hutan terus dilakukan.

Baca Juga: Dukung Pajak Karbon, Pertamina Terapkan Inisiatif Green Fuel Project

Kemudian, pada sisi pengolahan limbah, pemerintah perlu melakukan penurunan produksi limbah cair. Selanjutnya, mempromosikan skema ekonomi circular dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak karbon, kebijakan fiskal, subsidi, bahan bakar minyak, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 21 April 2021 | 10:25 WIB
Menurut saya, kebijakan carbon tax harus sesegera mungkin difinalkan (yang tidak merugikan salah satu pihak) karena mengingat isu lingkungan yang saat ini menjadi permasalahan global.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Rabu, 21 April 2021 | 09:18 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang ramah lingkungan terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui penerapan pajak karbon. Selain itu, pemerintah juga akan mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak. Upaya ters ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 September 2022 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Data 5 Juta Penerima Subsidi Gaji Tersedia, Siap Dicairkan Pekan Ini

Rabu, 07 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Pengalihan Subsidi BBM Bakal Diverifikasi BPKP dan Diaudit BPK

Selasa, 06 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemensos Klaim Sudah Transfer Dana BLT BBM Rp1,79 T ke Pos Indonesia

Selasa, 06 September 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tambah 20.000 Kuota Bantuan Subsidi Perumahan pada 2023

berita pilihan

Sabtu, 24 September 2022 | 18:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Sabtu, 24 September 2022 | 16:00 WIB
KP2KP BENTENG

Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Sabtu, 24 September 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 15:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

Sabtu, 24 September 2022 | 13:00 WIB
PERPRES 111/2022

Perpres Baru, Jokowi Minta Pencapaian Sasaran SDGs Dipercepat

Sabtu, 24 September 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sabtu, 24 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Manfaatkan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir September 2022

Sabtu, 24 September 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Masih Punya Waktu Hingga Jumat Depan untuk Repatriasi PPS

Sabtu, 24 September 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Setujui Pasal Burden Sharing Subsidi BBM Antara Pusat dan Pemda