BERITA TERKINI
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung telah mengumpulkan penerimaan Rp18,6 miliar dalam 3 pekan pertama program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan banyak pemilik kendaraan yang langsung memanfaatkan insentif pajak tersebut. Sepanjang 1—20 April 2021, kantor-kantor Samsat di Lampung telah melayani pemutihan pajak sekitar 25.000 kendaraan bermotor.
"Alhamdulillah antusias masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi," katanya, dikutip pada Jumat (23/4/2021).
Adi mengatakan Bapenda terus berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Lampung untuk menyukseskan program pemutihan pajak. Pemprov ingin makin banyak masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak sembari memastikan kantor Samsat tidak menjadi klaster penularan Covid-19.
Bapenda bersama Ditlantas Polda berencana menambah kapasitas antrean di kantor Samsat agar partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak meningkat. Saat ini, setiap kantor Samsat hanya melayani 150 orang yang telah mendaftar online setiap sehari.
Nantinya, kapasitas akan ditingkatkan menjadi 225 orang. Dengan penambahan tersebut, antrean setiap shift juga akan bertambah dari semula 50 orang menjadi 75 orang. "Kami tidak mengalami kendala yang berarti sehingga prosesnya berjalan dengan baik sampai saat ini," ujarnya, seperti dilansir lampungpro.co.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14/2021 mengatur insentif pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada pemilik kendaraan yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya dalam daerah, kecuali untuk kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk.
Terhadap pemilik kendaraan bermotor tetap dilakukan penghitungan kembali atas pajak untuk masa pajak yang sebelum jatuh tempo. Selain itu, pemilik kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo juga tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan bermotor 1 tahun berjalan, tanpa denda administrasi dan bunga.
Kemudian, pemilik kendaraan bermotor berpelat nomor polisi BE yang menunggak pajak kendaraan bermotor akan memperoleh keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda. Pembebasan tersebut berlaku atas semua pokok tunggakan dan denda keterlambatan plus bunganya.
Masyarakat yang mengikuti program pemutihan tersebut hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)/tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) terakhir. Program pemutihan pajak berlaku mulai 1 April - 30 September 2021. (kaw)
