Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemulihan Penerimaan Pajak Berisiko Lamban, Begini Ulasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemulihan Penerimaan Pajak Berisiko Lamban, Begini Ulasannya

Tampilan depan Bab 2 Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2-2020) bertajuk Tax Revenue Prospect during Economic Recovery

JAKARTA, DDTCNews – Fokus terhadap pemulihan kinerja fiskal relatif minim di tengah seluruh perhatian tertuju pada upaya untuk meningkatkan laju perekonomian. Padahal, kinerja pajak merupakan sumber utama negara dalam mendanai stimulus fiskal.

Apalagi, dalam jangka panjang, prospek pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada kapasitas fiskal. Tanpa hal tersebut, sulit bagi perekonomian suatu negara untuk melampaui produktivitas sebelum terjadinya krisis.

Hal ini disampaikan oleh DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q2-2020) bertajuk Tax Revenue Prospect during Economic Recovery yang telah dirilis pada Selasa (2/9/2020). Download laporan tersebut di sini.

Baca Juga: Pengawasan dan Penagihan Aktif Pajak Dioptimalkan

Hingga saat ini, pemerintah masih gencar memberikan insentif pajak sebagai salah satu respons dalam upaya pemulihan ekonomi dengan total pagu anggaran sebesar Rp120,61 triliun pada 2020. Hal ini bisa dipahami karena kinerja ekonomi masih lesu dan belum ada jaminan waktu produktivitas tersebut akan segera membaik.

Pemerintah optimistis respons kebijakan yang dilakukan secara perlahan dapat mengoreksi positif kinerja pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan proyeksinya sebesar 4,5%-5,5% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Kendati demikian, masih terdapat tanda tanya besar bagi keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka panjang. Pasalnya, tidak ada jaminan kinerja pajak akan bergerak sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Minggu Depan, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang ke-13 Dibuka

“Keberlanjutan fiskal Indonesia semakin berada di bawah tekanan akibat besarnya defisit negara serta elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi,” demikian pernyataan DDTC Fiscal Research dalam laporan tersebut.

Berdasarkan pengalaman dua krisis besar pada masa lalu, seperti yang diulas dalam laporan ini, penerimaan pajak cenderung turun lebih cepat tapi pulih jauh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi.

Setelah kembali tumbuh positif, rasio pajak belum tentu dapat kembali titik semula sebelum periode krisis. Untuk mencegah hal tersebut, arah dan tujuan kebijakan bagi prospek penerimaan pajak di masa depan menjadi isu yang krusial.

Baca Juga: Lagi, DDTC Kirim 2 Profesionalnya Tempuh Pendidikan Pajak di Austria

Di satu sisi, pemerintah perlu memberikan insentif pajak dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mempertahankan basis pajak. Di sisi lain, hal ini juga terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai belanja yang lebih tinggi.

“Kecepatan dan kekuatan pemulihan penerimaan pajak pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan basis pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” imbuh DDTC Fiscal Research.

Laporan ini kemudian mengidentifikasi beberapa catatan kebijakan kedepan untuk menyeimbangkan antara kedua tujuan tersebut. Catatan ini juga dapat menjadi alternatif terhadap permasalahan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap jenis pajak dan sektor tertentu yang berpotensi membuat krisis semakin parah.

Baca Juga: Rencananya, 170 Juta Orang Dapat Vaksinasi Covid-19 Hingga Desember

Beberapa proposal yang tengah berkembang di berbagai negara pada saat ini mencakup pajak kekayaan, pajak digital, dan perluasan basis PPN.

Ulasan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DDTC Fiscal Research dalam menjalankan salah satu misi DDTC, yaitu mengeliminasi asimetri informasi perpajakan untuk masyarakat perpajakan Indonesia.*

Baca Juga: DDTC Tax Week Digelar! Ada 4 Webinar Pajak Gratis, Mau?
Topik : DDTC Fiscal Research, DDTC, virus Corona, pemulihan ekonomi, penerimaan pajak, kajian pajak, riset
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Februari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 20 Februari 2021 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Sabtu, 20 Februari 2021 | 06:01 WIB
TARGET PAJAK 2021
Jum'at, 19 Februari 2021 | 19:30 WIB
KOTA MAKASSAR
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:00 WIB
PMK 15/2021