WORLD ECONOMIC OUTLOOK

Pemulihan Ekonomi, Ini Saran IMF Soal Kebijakan Fiskal dan Moneter

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Juni 2020 | 14:09 WIB
Pemulihan Ekonomi, Ini Saran IMF Soal Kebijakan Fiskal dan Moneter

Ilustrasi. (IMF)

JAKARTA, DDTCNews—Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebutkan kebijakan fiskal harus dilakukan secara tepat sasaran agar berdampak positif kepada proses pemulihan ekonomi.

Dalam laporan World Economic Outlook Juni 2020, IMF menerangkan kebijakan stimulus fiskal pada masa pandemi harus dibuat secara spesifik atau selektif kepada kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Misal, stimulus fiskal berupa subsidi bagi buruh, transfer tunai kepada rumah tangga dan memperluas penerima manfaat kebijakan jaring pengaman sosial," tulis laporan WEO IMF dikutip Kamis (25/6/2020).

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

IMF menekankan kebijakan stimulus dan insentif yang bersifat umum tidak akan banyak membantu untuk menopang perekonomian pada masa pandemi. Misal, pemangkasan tarif pajak.

Menurut IMF, pemangkasan tarif pajak yang bersifat umum tidak memberikan dampak signifikan saat kegiatan ekonomi tertekan seiring dengan adanya kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah (lockdown).

Dalam menghadapi era kenormalan baru, IMF menilai pemulihan ekonomi harus difasilitasi dengan kebijakan fiskal yang memiliki target yang jelas dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Baca Juga:
Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

“Investasi infrastruktur publik atau pemotongan pajak yang berlaku secara umum mungkin kurang efektif dalam merangsang permintaan ketika sebagian besar kegiatan perekonomian ditutup,” sebut IMF.

Selain stimulus fiskal, IMF menilai relaksasi moneter juga perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha. Contoh, menyediakan sumber pembiayaan baru atau membuka ruang untuk restrukturisasi utang.

"Pandemi sangat memukul pekerja informal, pemerintah bisa memakai saluran pembayaran digital untuk menyalurkan bantuan atau menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang secara spesifik ditujukan kepada individu tertentu," tulis IMF. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M