KOTA BANDUNG

Pemkot Bandung Manfaatkan Data Geospasial untuk Optimalkan PBB-P2

Dian Kurniati | Rabu, 04 Oktober 2023 | 15:30 WIB
Pemkot Bandung Manfaatkan Data Geospasial untuk Optimalkan PBB-P2

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat memanfaatkan data geospasial untuk mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung Bambang Suhari mengatakan informasi geospasial dalam bentuk pembuatan peta kota 3 dimensi (3D) atau 3D City Model dapat digunakan untuk membantu menghitung estimasi besaran pendapatan daerah dari sektor PBB-P2. Pasalnya dengan teknologi ini, pemkot akan memiliki gambaran mengenai luasan objek PBB-P2.

"Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu proses perkiraan perubahan jumlah lantai dan luasan objek pajak tanpa harus turun ke lapangan sehingga lebih efisien dan efektif dalam operasionalnya," katanya, dikutip pada Rabu (4/10/2023).

Baca Juga:
Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Bambang mengatakan pemanfaatan 3D City Model untuk optimalisasi PBB-P2 merupakan inovasi Dinas Ciptabintar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.

Dia menjelaskan pada 3D City Model akan dapat dilakukan analisis berupa pengukuran ketinggian dan luasan objek. Nilai ukuran yang diperoleh dari 3D City Model kemudian dibandingkan dengan data pada dokumen perizinan dan pajak untuk dihitung estimasi besaran PBB-P2 dari objek tersebut.

Inovasi 3D City Model untuk menghitung estimasi PBB-P2 telah memberikan dampak berupa peningkatan penerimaan PBB-P2 sebesar 6,11% sepanjang 2021 hingga 2022.

Baca Juga:
Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Kepala Bapenda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyebut inovasi 3D City Model sangat bermanfaat dalam memperluas basis PBB-P2. Dia pun berharap aplikasi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami di Bapenda sangat terbantu terutama pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dapat terlaksana lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin menyebut 3D City Model bisa memantau perizinan bangunan. Menurutnya, pemantauan perizinan ini utamanya dilakukan untuk gedung hotel dan rumah sakit dengan mengidentifikasi ketinggian bangunan melalui aplikasi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah