Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Pemerintah Putuskan Tarif PPN 7% Berlaku hingga 2023

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Putuskan Tarif PPN 7% Berlaku hingga 2023

Ilustrasi

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memutuskan untuk kembali mempertahankan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di level 7% hingga 2023. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.

Juru bicara pemerintah Rachada Dhanadirek mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, keputusan mempertahankan tarif PPN 7% telah disepakati dalam sidang kabinet.

"Perpanjangan tarif PPN 7% kemungkinan tidak akan banyak mempengaruhi penerimaan negara selama tahun anggaran 2022 dan 2023," katanya, dikutip Jumat (27/8/2021).

Baca Juga: Otoritas Pajak Malaysia Cabut Banding Perkara Pajak Anak Najib Razak

Rachada mengatakan tarif PPN 7% berlaku untuk penjualan barang dan jasa di Thailand serta impor barang dan jasa ke negara tersebut.

Dia menjelaskan pemerintah Thailand rutin meninjau besaran tarif PPN setiap tahun. Tarif PPN yang berlaku saat ini juga berdasarkan keputusan sidang kabinet pada Agustus 2020 dan berlaku mulai 1 Oktober 2020 hingga 30 September 2021.

Sebagai informasi, tarif PPN standar Thailand adalah 10% dan berlaku sejak penerapannya pada 1992. Meski demikian, tarif tersebut diturunkan hingga 7% hingga saat ini, kecuali dalam laporan keuangan 'Tom Yum Kung' saat krisis 1997.

Baca Juga: Tambal Anggaran Subsidi, Ceko Kenakan Windfall Tax 60% Atas Perbankan

UU Disiplin Fiskal dan Keuangan Negara juga memerintahkan Kementerian Keuangan merilis penilaian risiko masa depan setiap tahun. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi perekonomian negara, mulai dari sisi makro, sistem keuangan, kebijakan pemerintah, hingga kinerja pemerintah yang dapat memengaruhi eksposur risiko fiskal.

Rachada menyebut perekonomian Thailand telah terdampak pandemi Covid-19 sejak kuartal III/2020. Akibat pandemi, konsumsi rumah tangga dan swasta melemah, sedangkan kegiatan pariwisata yang selama ini menjadi andalan ekonomi merosot.

Pandemi Covid-19 juga diperkirakan akan menyebabkan ekonomi Thailand meleset dari target pertumbuhan 1,5-2,5% pada tahun ini.

Baca Juga: BPK Rekomendasikan Pengujian Insentif Pajak yang Telah Disetujui

"Kabinet telah menginstruksikan otoritas pariwisata dan olahraga mempertimbangkan kembali pemberian dua skema stimulus di bidang pariwisata," ujarnya, dilansir bangkokpost.com. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tarif PPN, insentif pajak, Thailand, ASEAN, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

HERU

Senin, 30 Agustus 2021 | 10:14 WIB
judulnya udah kayak akun akun berita gossip ya, kayaknya ngetik kata 'Thailand' setelah kata 'Pemerintah' susah banget. jadi agak2 illfeel dengan judul2 berita seperti ini. berita harusnya informatif ya dari isi maupun judul artikel. semoga dipertimbangkan agar tidak menjadi bagian dari akun2 gossip ... Baca lebih lanjut

Vin Dra

Minggu, 29 Agustus 2021 | 19:20 WIB
Ini contoh berita clickbait.

HERU

Senin, 30 Agustus 2021 | 10:15 WIB
kayak akun2 gossip berbau2 marketing S3, isinya sih ok, tapi judulnya bikin gagal paham saat ngebuka notif di HP
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

Kamis, 29 September 2022 | 18:00 WIB
INGGRIS

Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

Kamis, 29 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Akui Kenaikan Tarif PPN Tak Populer Tetapi Sehatkan APBN

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya