Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan 0,02% Pada 2045

2
2

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membidik tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 sebesar 0,02%, turun signifikan dibandingkan posisi saat ini sekitar 10%.

Angka tersebut, ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi bagian dari pilar pemerataan pembangunan dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, serta pembangunan infrastruktur merata dan terintegrasi.

“Pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02%,” paparnya di KBRI Singapura, seperti dikutip dari keterangan pers pada Senin (12/11/2018).

Baca Juga: Tiga Daerah Ini Jadi PR Pengentasan Kemiskinan

Selain itu kemiskinan ekstrim diharapkan bernilai nol pada 2040. Kesenjangan pendapatan pun juga ditarget turun ke tingkat ideal pada 2035 dan berada pada tingkat aman sampai 2045. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 sebanyak 9,82% dengan posisi gini ratio sebesar 0,389.

Pemerataan pembangunan daerah, sambung Bambang, juga ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta mempertahankan momentum pertumbuhan kawasan barat Indonesia (KBI). Target pembangunan KTI pada 2045 adalah 74,9%. Sementara, target pembangunan KBI adalah 25,1%.

Terkait infrastruktur, pemerintah akan menyelesaikan ruas utama jalan di seluruh pulau, mendorong transportasi udara dan laut, mengembangkan kawasan aerotropolis, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dasar.

Baca Juga: Menkeu: Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa

Untuk mengantisipasi megaurban dan urbanisasi, lanjutnya, pemerintah akan membangun transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat. Hal ini dikarenakan pada 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di kota. (kaw)

“Pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02%,” paparnya di KBRI Singapura, seperti dikutip dari keterangan pers pada Senin (12/11/2018).

Baca Juga: Tiga Daerah Ini Jadi PR Pengentasan Kemiskinan

Selain itu kemiskinan ekstrim diharapkan bernilai nol pada 2040. Kesenjangan pendapatan pun juga ditarget turun ke tingkat ideal pada 2035 dan berada pada tingkat aman sampai 2045. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 sebanyak 9,82% dengan posisi gini ratio sebesar 0,389.

Pemerataan pembangunan daerah, sambung Bambang, juga ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta mempertahankan momentum pertumbuhan kawasan barat Indonesia (KBI). Target pembangunan KTI pada 2045 adalah 74,9%. Sementara, target pembangunan KBI adalah 25,1%.

Terkait infrastruktur, pemerintah akan menyelesaikan ruas utama jalan di seluruh pulau, mendorong transportasi udara dan laut, mengembangkan kawasan aerotropolis, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dasar.

Baca Juga: Menkeu: Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa

Untuk mengantisipasi megaurban dan urbanisasi, lanjutnya, pemerintah akan membangun transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat. Hal ini dikarenakan pada 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di kota. (kaw)

Topik : kemiskinan, Bambang Brodjonegoro, visi Indonesia 2045
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP