Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam webinar bertajuk Taxation and Digitalization in Asia, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menyempurnakan implementasi pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan penerapan PPN PMSE di Indonesia sudah tergolong sederhana, mulai dari registrasi, pembayaran, sampai dengan pelaporan sudah dilaksanakan sepenuhnya melalui sistem elektronik.

"Meski sudah tergolong sukses, kami masih ingin lebih banyak mengumpulkan informasi mengenai penjualan PMSE asing di Indonesia, menurunkan biaya kepatuhan, serta meningkatkan pengawasan," katanya, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Dalam webinar bertajuk Taxation and Digitalization in Asia, Febrio menjelaskan nilai ekonomi digital di Indonesia sangat besar, terbukti dengan gross merchandise value (GMV) yang diperkirakan telah mencapai US$44 miliar atau setara dengan Rp627 triliun pada 2020.

Dengan nilai tersebut, Indonesia diperkirakan berkontribusi hampir 50% dari total GMV ekonomi digital di Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu merespons perkembangan ekonomi digital dengan kebijakan pajak yang tepat.

Apabila tidak, lanjut Febrio, hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku yang bergerak di sektor ekonomi digital. Menurutnya, setiap pelaku usaha dari sektor manapun, baik konvensional maupun digital, atau baik domestik maupun asing seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Kegagalan untuk memajaki ekonomi digital secara adil bisa meningkatkan kesempatan penghindaran pajak. Hal ini berdampak negatif terhadap keadilan dan keberlanjutan fiskal," ujar Febrio.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020, Indonesia menerapkan PPN PMSE untuk menjawab tantangan pengenaan pajak atas barang dan jasa digital dari luar Indonesia yang dijual ke konsumen lokal melalui platform digital.

Seperti diketahui, PPN PMSE resmi berlaku di Indonesia seiring dengan ditetapkannya Perppu 1/2020 yang turut mengatur PPN PMSE dan juga aturan pelaksanaannya yaitu PMK 48/2020. (rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Topik : kemenkeu, ppn, pmse, ppn digital, imf, ekonomi digital, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Vallencia

Kamis, 16 September 2021 | 19:08 WIB
PPN PMSE menciptakan level playing field sehingga terjadi keadilan pemajakan atas toko konvensional dengan toko online. Selain itu, penyempurnaan PPN PMSE menjadi langkah penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Pemain Utama Ekonomi Syariah Dunia

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital