Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pembebasan PPnBM Mobil Baru Mendesak, Ini Kata Pengusaha

A+
A-
3
A+
A-
3
Pembebasan PPnBM Mobil Baru Mendesak, Ini Kata Pengusaha

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. 

JAKARTA, DDTCNews – Wacana pembebasan pungutan PPnBM atas pembelian mobil baru kembali menyeruak. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional hari ini, Kamis (31/2020).

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menyebutkan akan ada sejumlah dampak yang hinggap di industri otomotif, jika relaksasi pajak mobil baru tidak diberikan.

“Ini sangat kami hindari, sebab jika berlarut-larut maka kemungkinan besar kami harus melakukan pengurangan karyawan ataupun juga mungkin menutup sebagian produksi, karena pasarnya yang begitu kecil,” ujar Nangoi.

Baca Juga: Soal Perpanjangan Insentif Pajak, Ini Pesan Anggota DPR

Nangoi mengatakan asosiasi mencoba bernegosiasi agar relaksasi dalam bentuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat diberikan. Tujuannya, membangkitkan minat masyarakat membeli kendaraan karena penjualan masih jauh dari normal. Berikut ulasan berita selengkapnya:

Cegah PHK
Gaikindo terus berupaya mengajukan usulan pembebasan PPnBM atas pembelian mobil baru kepada pemerintah. Namun, Gaikindo menyadari pemerintah punya prioritas dan pertimbangan lain yang lebih penting.

“Jadi, kami tidak bisa memaksakan hal ini. Namun, kami terus melakukan approach ke pemerintah. Intinya, kami ingin supaya hidup otomotif Indonesia bisa bertahan. Jangan sampai ada PHK, dan jangan sampai ada penutupan produksi di Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga: Diskon PPnBM Mobil Bakal Naikkan Kontribusi Pos Penerimaan Pajak Ini

Menteri perindustrian sebelumnya berupaya mengusulkan relaksasi pajak penjualan mobil baru. Dia mengklaim secara prinsip Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan itu, tetapi masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan. (Bisnis Indonesia)

Tenggat Pelaporan SPT Masa PPN
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan tenggat waktu kewajiban pelaporan SPT Masa PPN November 2020 seiring dengan adanya cuti bersama pada 31 Desember 2020.

DJP menyatakan batas akhir pelaporan SPT Masa PPN yang bertepatan dengan hari libur membuat pelaporan SPT Masa PPN November 2020 bisa dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya, yaitu sampai dengan Senin (4/1/2021).

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 WP UMKM dan PP 9/2021 Jadi Topik Terpopuler

"Sehingga batas akhir untuk pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa November 2020 sampai dengan 4 Januari 2021," cuit DJP melalui akun Twitter @kring_pajak. (DDTCNews)

PPh Final UMKM
Wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang membayar pajak penghasilan (PPh) dengan skema PPh final 0,5% sejak 2018, wajib membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun depan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh Final bagi wajib pajak badan berbentuk PT hanya selama tiga tahun pajak. Setelahnya, wajib pajak tersebut wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 Badan sesuai dengan ketentuan umum.

Baca Juga: Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

"Setelah berakhirnya jangka waktu, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya," tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam keterangan resminya. (DDTCNews)

Keringanan Tarif PNBP
Kementerian Keuangan menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp0 atas layanan permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 200/2020, tarif permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia ditetapkan senilai Rp0 hingga 31 Maret 2021 untuk memberikan keringanan di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Baru Terbit! Kemenkeu Rilis Aturan Pemberian Insentif PPnBM Mobil DTP

"… perlu diberikan keringanan pembayaran kredit bank atau pinjaman pembiayaan bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak langsung maupun tidak langsung pandemi Covid-19," bunyi bagian pertimbangan PMK No. 200/2020.

Merujuk pada UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah jaminan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. (DDTCNews)

Waktu Henti Layanan
Ditjen Pajak akan melakukan pemeliharaan infrastruktur sistem elektronik pada pembuka tahun fiskal 2021 yang berimplikasi kepada seluruh layanan daring otoritas. Otoritas pajak pun memohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga: Jokowi: Transformasi Digital Harus Menyasar UMKM

DJP mengumumkan akan menutup akses seluruh layanan daring yang disediakan kepada Wajib Pajak. Penutupan tersebut dilakukan pada Jumat 1 Januari 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

"Dalam rangka pemeliharaan infrastruktur, maka seluruh layanan daring yang disediakan DJP untuk sementara tidak dapat diakses pada Jumat 1 Januari 2021," cuit DJP melalui akun Twitter @DitjenPajakRI. (DDTCNews). (Bsi)

Baca Juga: 3,5 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan, DJP Bidik Kepatuhan Formal 80%
Topik : berita pajak hari ini, insentif pajak, PPnBM, layanan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Sunarto

Jum'at, 01 Januari 2021 | 09:14 WIB
Mohon dipertimbangkan akan terjadinya lonjajan pembelian mobil baru yg dapat mengakibatkan kemacetan jalan, pemborosan energi dan polusi udara, semoga pemerinrah bijak didalam mengambil keputusan.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Kamis, 31 Desember 2020 | 17:58 WIB
Sebetulnya agak dilemma karena yang ditakutkan akan banyak mobil yang beredar dan menciptakan kemacetan dan eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor. Mungkin bisa disiasati lagi dari pungutan lainnya yang skemanya mirip pigouvian tax yang pembebanannya juga bisa dialihkan ke konsumen
1
artikel terkait
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB
DOMINIKA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:46 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 28 Februari 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 28 Februari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SERANG
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 28 Februari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 10:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Minggu, 28 Februari 2021 | 07:01 WIB
AFRIKA SELATAN