Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pelayanan Baru Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT Elektronik Diluncurkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pelayanan Baru Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT Elektronik Diluncurkan

Ilustrasi. 

JEPARA, DDTCNews – Pemkab Jepara, Jawa Tengah meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 dalam bentuk elektronik pada tahun ini.

Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (​BPKAD) Jepara Ronji mengatakan mulai tahun ini Pemkab Jepara memiliki dua model SPPT PBB-P2, yaitu dalam bentuk kertas dan elektronik (e-SPPT). Menurutnya, model e-SPPT makin memudahkan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat.

"Dibandingkan dengan SPPT sebelumnya, e-SPPT lebih mudah didapatkan. Selain itu, juga mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," katanya melalui keterangan resmi, dikutip pada Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Ronji menjelaskan dengan e-SPPT, masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah mendistribusikan SPPT sebagai dasar membayar pajak. Akses e-SPPT dapat dilakukan melalui gawai pada portal esppt.jepara.go.id.

Laman SPPT elektronik tersebut juga memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang pilihan saluran pembayaran tagihan PBB-P2. Dengan demikian, masyarakat bisa langsung membayar PBB-P2 karena pemerintah sudah menyediakan informasi tentang tata cara pembayaran pajak.

Adapun saluran pembayaran pajak yang bisa dipilih masyarakat antara lain melalui jaringan perbankan dan minimarket. Selain itu, pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui aplikasi digital dan jaringan kantor pos.

Baca Juga: Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

"Masyarakat bisa membayar PBB-P2 lewat Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BRI, Tokopedia, Gopay, Alfamart, Indomaret, dan Pos Indonesia," ujarnya.

Ronji menambahkan penambahan layanan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jepara. Menurutnya, pemulihan penerimaan pajak daerah mulai terlihat dengan realisasi setoran pajak daerah dan retribusi daerah senilai Rp57 miliar sampai akhir Mei 2021.

Jumlah tersebut naik sekitar Rp17 miliar dibandingkan dengan realisasi pajak daerah pada periode sama tahun lalu. Sebagian besar tambahan penerimaan tersebut berasal dari penerimaan PBB-P2.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Beras dari Provinsi Sumatra Barat

"Realisasi pajak Mei 2021 disumbang dari penerimaan pajak PBB-P2 sebesar Rp13 miliar dan Rp400 juta disumbang dari pajak selain PBB-P2," imbuhnya, seperti dilansir jepara.go.id. (kaw)

Topik : Kabupaten Jepara, pajak daerah, PBB, PBB-P2, SPPT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jangan Bandel! Pemda Buru Usaha Sarang Burung Walet Penunggak Pajak

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Masih Ada Kesempatan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir Mei

Selasa, 10 Mei 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Perhotelan yang Kena dan Tidak Kena PPN

Selasa, 10 Mei 2022 | 12:00 WIB
KOTA BINJAI

Patuh Setorkan Pajak, Tiga Restoran Dapat Penghargaan

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran