Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Partai Koalisi Sepakati Proposal Paket Insentif Pajak 2021

A+
A-
2
A+
A-
2
Partai Koalisi Sepakati Proposal Paket Insentif Pajak 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews – Partai petahana Liberal Democratic Party (LDP) bersama dengan koalisinya Partai Komeito resmi menyepakati usulan paket kebijakan pajak Pemerintah Jepang untuk tahun anggaran 2021.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, kebijakan-kebijakan fiskal seperti perpanjangan fasilitas pajak untuk pembelian rumah dan mobil hingga insentif pajak bagi korporasi yang mengadopsi teknologi dalam proses bisnisnya, akan dilaksanakan.

"Kita harus mulai menyiapkan kebijakan yang bisa menjawab tantangan pada masa yang akan datang, sebelum terlambat," ujar anggota LDP Akira Amari seperti dilansir english.kyodonews.net, Jumat (11/12/2020).

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Apabila seluruh insentif pajak yang disepakati terealisasi dengan maksimal, lanjut Amarin, nominal insentif pajak yang akan dialokasikan mencapai JPY50 miliar—JPY60 miliar atau setara dengan Rp6,78 triliun—Rp8,1 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi pembeli rumah secara kredit. Warga yang mengikat perjanjian kredit rumah mulai akhir 2020 hingga 2022 berhak mendapat diskon pajak penghasilan hingga 13 tahun ke depan.

Untuk insentif pembelian mobil, pemerintah akan memperpanjang masa berlaku penurunan tarif pajak penjualan mobil ramah lingkungan beremisi rendah dari awalnya sampai dengan Mei 2021, kini hingga April 2023.

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Selanjutnya, korporasi yang mampu menurunkan output emisi melalui investasi yang ramah lingkungan bakal mendapatkan insentif berupa pengurangan pajak korporasi sebesar 10% dari nilai investasi.

Tarif pajak preferensial juga akan diberikan kepada korporasi yang mendukung digitalisasi. Fasilitas ini akan diberikan kepada korporasi yang aktif mempertukarkan data dan informasi dengan korporasi lainnya melalui cloud computing services. (rig)

Baca Juga: UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?
Topik : jepang, insentif pajak, partai koalisi, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 16:00 WIB
RUSIA

Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Senin, 02 Agustus 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

Senin, 02 Agustus 2021 | 10:23 WIB
AMERIKA SERIKAT

Di Bawah Rezim Trump, Puluhan Korporasi Ternyata Tak Bayar Pajak

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG

Menunggak Pajak, 10 Papan Reklame Akhirnya Disegel

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS