Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Panama Papers Terkuak, Pajak Rp578,6 Miliar Diraup

A+
A-
0
A+
A-
0
Panama Papers Terkuak, Pajak Rp578,6 Miliar Diraup

OSLO, DDTCNews – Terkuaknya kasus Panama Papers dan Bahama Leaks dinilai memberikan andil dalam menyukseskan program tax amnesty atau program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program/VDP) yang diselenggarakan pada 2016 lalu di Norwegia.

Salah seorang juru bicara dari Otoritas Pajak Norwegia (The Norwegian Tax Administration/NTA) mengatakan sebanyak 515 wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela itu. Dari jumlah tersebut, NTA berhasil meraup pendapatan pajak hingga sebesar NOK362 juta setara Rp578,6 miliar dan pernyataan aset yang diungkapkan sebesar NOK14 miliar atau setara Rp22,3 triliun.

“Beberapa bulan setelah Panama Papers dirilis pada April 2016, banyak dari wajib pajak segera melaporkan hartanya yang selama ini disimpan di luar negeri dalam program pengungkapan sukarela. Jumlah pelapor dua kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya,” ungkap juru bicara tersebut, Jumat (10/2).

Baca Juga: Diganti Subsidi, Norwegia Cabut Sebagian Insentif PPN Mobil Listrik

Berdasarkan laporan NTA, wajib pajak yang turut serta dalam program pengungkapan sukarela ini berasal dari wajib pajak individu, perusahaan maupun yayasan. Namun, rincian lebih spesifik terkait wajib pajak yang mendaftar tidak dapat dirilis ke publik, lantaran program ini menjunjung tinggi kerahasiaan data wajib pajak.

“Tugas Kami adalah menjaga kerahasiaan data wajib pajak Norwegia yang mengikuti program pengungkapan sukarela dan sesuai dengan aturan dalam perjanjian pertukaran informasi dengan negara-negara lain, sehingga kami tidak dapat membocorkan data wajib pajak secara detail,” katanya.

Menurut juru bicara NTA, seperti dilansir dalam Tax Notes International, terkuaknya kasus Panama Papers dan Bahama Leaks ini menciptakan momentum bagi pemerintah untuk dapat melakukan perubahan khususnya dalam administrasi pajak yang lebih baik.

Baca Juga: Puluhan Ribu Wajib Pajak Teridentifikasi Belum Laporkan Kripto di SPT

Gerakan organisasi internasional terhadap peningkatan transparansi keuangan, melalui langkah-langkah seperti kepatuhan pajak, standar pelaporan umum yang dipelopori oleh OECD, dan pertukaran informasi pajak secara otomatis, dinilai sangat membantu Pemerintah Norwegia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di negaranya.

“Tahun ini, kami menerima data terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis lebih dari 55 negara. Sementara, untuk 2018, akan ada lebih dari 40 negara lainnya yang akan melakukan pertukran informasi secara otomatis dengan Norwegia,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Penjualan Mobil Listrik Makin Besar, Insentif Pajak Bakal Dicabut
Topik : berita pajak internasional, panama papers, voluntary disclosure program, norwegia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 07 Januari 2021 | 18:50 WIB
NORWEGIA

Data SPT Dibuka, Otoritas Buat Daftar Pembayar Pajak Tertinggi

Rabu, 06 Januari 2021 | 12:00 WIB
NORWEGIA

Bebas Pajak, Penjualan Mobil Listrik Meningkat Drastis

Minggu, 23 Agustus 2020 | 08:01 WIB
NORWEGIA

Insentif Pajak Disetujui Parlemen, Industri Migas Kembali Menggeliat

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini