Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Panama Papers Terkuak, Pajak Rp578,6 Miliar Diraup

A+
A-
0
A+
A-
0
Panama Papers Terkuak, Pajak Rp578,6 Miliar Diraup

OSLO, DDTCNews – Terkuaknya kasus Panama Papers dan Bahama Leaks dinilai memberikan andil dalam menyukseskan program tax amnesty atau program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program/VDP) yang diselenggarakan pada 2016 lalu di Norwegia.

Salah seorang juru bicara dari Otoritas Pajak Norwegia (The Norwegian Tax Administration/NTA) mengatakan sebanyak 515 wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela itu. Dari jumlah tersebut, NTA berhasil meraup pendapatan pajak hingga sebesar NOK362 juta setara Rp578,6 miliar dan pernyataan aset yang diungkapkan sebesar NOK14 miliar atau setara Rp22,3 triliun.

“Beberapa bulan setelah Panama Papers dirilis pada April 2016, banyak dari wajib pajak segera melaporkan hartanya yang selama ini disimpan di luar negeri dalam program pengungkapan sukarela. Jumlah pelapor dua kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya,” ungkap juru bicara tersebut, Jumat (10/2).

Baca Juga: Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

Berdasarkan laporan NTA, wajib pajak yang turut serta dalam program pengungkapan sukarela ini berasal dari wajib pajak individu, perusahaan maupun yayasan. Namun, rincian lebih spesifik terkait wajib pajak yang mendaftar tidak dapat dirilis ke publik, lantaran program ini menjunjung tinggi kerahasiaan data wajib pajak.

“Tugas Kami adalah menjaga kerahasiaan data wajib pajak Norwegia yang mengikuti program pengungkapan sukarela dan sesuai dengan aturan dalam perjanjian pertukaran informasi dengan negara-negara lain, sehingga kami tidak dapat membocorkan data wajib pajak secara detail,” katanya.

Menurut juru bicara NTA, seperti dilansir dalam Tax Notes International, terkuaknya kasus Panama Papers dan Bahama Leaks ini menciptakan momentum bagi pemerintah untuk dapat melakukan perubahan khususnya dalam administrasi pajak yang lebih baik.

Baca Juga: Pendiri SM Entertainment Masuk Pandora Papers, Ada Apa?

Gerakan organisasi internasional terhadap peningkatan transparansi keuangan, melalui langkah-langkah seperti kepatuhan pajak, standar pelaporan umum yang dipelopori oleh OECD, dan pertukaran informasi pajak secara otomatis, dinilai sangat membantu Pemerintah Norwegia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di negaranya.

“Tahun ini, kami menerima data terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis lebih dari 55 negara. Sementara, untuk 2018, akan ada lebih dari 40 negara lainnya yang akan melakukan pertukran informasi secara otomatis dengan Norwegia,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Otoritas Pajak Bakal Investigasi Data Pandora Papers
Topik : berita pajak internasional, panama papers, voluntary disclosure program, norwegia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023