Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Palsukan Surat Dirjen Pajak, Perusahaan Ini Didenda Rp5,6 Miliar

A+
A-
3
A+
A-
3
Palsukan Surat Dirjen Pajak, Perusahaan Ini Didenda Rp5,6 Miliar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan menjatuhkan vonis denda senilai Rp5,61 miliar kepada PT SSI lantaran perusahaan yang bersangkutan terbukti memalsukan surat keputusan dirjen pajak.

Dalam persidangan tertanggal 27 Desember 2021, Majelis Hakim Suharno juga menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda senilai Rp5,61 miliar subsider 6 bulan kepada tersangka berinisial DY karena turut serta dalam pemalsuan surat keputusan dirjen pajak tersebut.

"Pasal yang disangkakan kepada 2 tersangka yaitu PT SSI disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (3) UU KUP, sedangkan DY disangkakan dengan Pasal 43 UU KUP," sebut Kanwil DJP Jakarta Khusus dalam keterangan resmi, Jumat (7/1/2022).

Baca Juga: Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Untuk diketahui, kasus tersebut bermula ketika wajib pajak PT SSI mengajukan surat permohonan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan transfer bank senilai Rp2,8 miliar kepada KPP PMA Empat.

Surat permohonan penerbitan SKPLB tersebut dilampiri dengan surat keputusan dirjen pajak yang isinya mengabulkan permohonan keberatan PT SSI. Namun, surat keputusan tersebut ternyata palsu dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kanwil DJP Jakarta Khusus pun menerbitkan surat perintah pemeriksaan bukper secara tertutup pada 4 Desember 2019. Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan, kasus kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 26 Desember 2019.

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus Agus Satrija Utara menyampaikan penegakan hukum melalui pemeriksaan bukper menjadi upaya terakhir yang dilakukan DJP.

Pemeriksaan bukper tersebut juga merupakan konsekuensi dari perbuatan PT SII yang secara sengaja ingin mencari keuntungan dengan meminta restitusi yang tidak berdasarkan keadaan sebenarnya atau fiktif. (rig)

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan
Topik : kanwil djp jakarta khusus, tindak pidana perpajakan, pajak, penegakan hukum, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian