Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pakaian dan Aksesori Impor Kena Bea Masuk Safeguard, Ini Kata DJBC

A+
A-
5
A+
A-
5
Pakaian dan Aksesori Impor Kena Bea Masuk Safeguard, Ini Kata DJBC

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard atas produk pakaian dan aksesori pakaian impor mulai 12 November 2021 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 142/2021.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Ditjen Bea Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengatakan pengenaan safeguard tersebut berlaku selama 3 tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut melindungi industri dalam negeri.

"Kebijakan BMTP tersebut diharapkan berdampak positif pada pemulihan kinerja industri dalam negeri dan menahan laju impor atas produk pakaian dan aksesori pakaian," katanya, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Syarif menuturkan dasar penetapan kebijakan pengenaan bea masuk safeguard atas produk pakaian dan aksesori pakaian berasal dari hasil laporan akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Berdasarkan penyelidikan KPPI, terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri karena lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesori pakaian sehingga diperlukan adanya bea masuk tindakan pengamanan.

Bea masuk tindakan pengamanan merupakan pungutan negara yang bisa dikenakan ketika terjadi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan juga menjadi tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku.

Bea masuk safeguard dilakukan terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Kisaran bea masuk safeguard yang dikenakan terhadap pakaian dan aksesori pakaian tersebut antara Rp19.260 hingga Rp63.000 per potong produk untuk tahun pertama dan berangsur menurun.

Jenis produk yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan terdiri atas segmen atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesori pakaian bayi, headwear dan neckwear.

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Pengenaan bea masuk safeguard produk pakaian dan aksesori pakaian yang ditetapkan pemerintah berlaku terhadap semua negara, kecuali untuk segmen headwear dan neckwear sebanyak 8 pos tarif yang diproduksi dari 122 negara.

"Kami harap geliat ekonomi dalam negeri dapat meningkat seiring dengan adanya kenaikan konsumsi dalam negeri, yang juga memiliki dampak terhadap peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja," ujar Syarif. (rig)

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas
Topik : djbc, bea masuk tindakan pengamanan, safeguard, pakaian impor, pmk 142/2021, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak