Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

A+
A-
7
A+
A-
7
Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

Kepala Kanwil DJP Jatim I John Hutagaol dalam acara talk show bertajuk Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perspektif Administrasi Pajak, Kamis (16/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Kanwil DJP Jatim I John Hutagaol berharap kepatuhan wajib pajak makin meningkat mengingat otoritas pajak saat ini memiliki basis data yang besar untuk melakukan uji kepatuhan.

John menyebutkan salah satu sumber data yang diperoleh DJP berasal dari luar negeri. Terdapat 3 skema yang ditempuh otoritas dalam mendapatkan data dan informasi kegiatan wajib pajak Indonesia selama berada di luar negeri.

Pertama, skema pertukaran informasi melalui automatic exchange of information (AEoI). "AEoI dipertukarkan secara otomatis dan Indonesia sudah melakukan pertukaran sejak 2018 untuk data tahun pajak 2017," katanya, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Dalam acara talk show bertajuk Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perspektif Administrasi Pajak, John menjelaskan data yang dipertukarkan dalam skema AEoI antara lain memuat identitas pemilik rekening dan nomor rekening.

Selanjutnya, otoritas pajak juga mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan tempat rekening terdaftar, saldo rekening dan pendapatan yang dihasilkan dalam rekening tersebut.

Kedua, melalui exchange of information on request (EoIR). Skema ini berlaku jika ada permintaan dari negara mitra atau Indonesia mengajukan permintaan informasi kepada negara mitra tentang informasi keuangan wajib pajak dalam negeri yang berada di luar negeri.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Informasi atau data yang bisa didapatkan antara lain mencakup data rekening keuangan nasabah dan transaksi ekspor-impor. Kemudian, data dan informasi tentang pembayaran dividen, royalti, bunga dan capital gains serta informasi keuangan lainnya yang berkaitan.

Ketiga, melalui skema spontaneous exchange of information atau skema yang dilakukan secara spontan oleh negara mitra terkait dengan WNI di luar negeri. Cakupan informasi dalam skema ini antara lain data pembeli dan barang yang dibeli oleh WNI di negara mitra.

"Contoh [dari skema ini] Indonesia pernah mendapatkan data spontan yang berisi informasi nama identitas WNI yang belanja barang branded di luar negeri. Data WNI itu disampaikan oleh negara mitra kepada DJP untuk ditindaklanjuti," jelas John. (rig)

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Topik : ditjen pajak, DJP, informasi perpajakan, wajib pajak, pajak, kepatuhan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:08 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selain Gali Potensi Pajak, Data Eksternal 2020 Dipakai DJP untuk Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan