Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Nuklir Resmi Dihapus

0
0

STOCKHOLM, DDTCNews – Parlemen Swedia sepakat menghapuskan pajak nuklir untuk mendorong kebijakan energi nonfosil berkarbon rendah mulai 2017.

Dengan keputusan itu, setiap tahun Swedia akan kehilangan pemasukan sebesar SEK4,6 miliar setara US$550 juta. Namun, keputusan ini juga disambut hangat para perusahaan energi di Swedia.

“Penghapusan pajak nuklir ini akan menciptakan lebih banyak kondisi kompetitif untuk industri nuklir,” demikian pernyataan resmi Westinghouse Electric Company di Stockholm, pekan lalu.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Tenaga nuklir adalah sebuah komponen penting dalam kebijakan energi rendah-karbon di Eropa. Oleh karena itu, perusahaan menyambut hangat keputusan yang ditetapkan oleh parlemen Swedia itu.

Senada dengan Westinghouse, salah satu pemasok utama energi nuklir di Swedia, Vattenfall, juga menyambut keputusan politik tersebut.

Secara bisnis, keputusan iti dinilai menguntungkan, karena selain bisa lebih bersaing, perusahaan juga mendapatkan kepastian dalam merencanakan bisnisnya.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

“Penghapusan pajak nuklir itu syarat penting bagi kami untuk berinvestasi mengamankan operasi jangka panjang dari reaktor nuklir yang kita miliki sejak 1980-an,” kata Magnus Hall, CEO Vattenfall.

Reaktor nuklir Vattenfall di Forsmark dan Ringhals telah melalui program modernisasi besar-besaran hingga memungkinkannya untuk beroperasi hingga pertengahan 2040.

Namun, seperti dilansir tax-news.com, untuk bisa beroperasi sampai lebih dari 2020, reaktor nuklir harus memenuhi syarat keamanan yang lebih ketat.

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan

Mengomentari kebijakan Swedia itu, Dirjen World Nuclear Association Agneta Rising mengungkapkan keputusan itu adalah sebuah perkembangan positif.

“Keputusan ini akan meyakinkan para perusahaan energi untuk melakukan investasi jangka panjang di pusat-pusat pembangkit nuklir,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

“Penghapusan pajak nuklir ini akan menciptakan lebih banyak kondisi kompetitif untuk industri nuklir,” demikian pernyataan resmi Westinghouse Electric Company di Stockholm, pekan lalu.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Tenaga nuklir adalah sebuah komponen penting dalam kebijakan energi rendah-karbon di Eropa. Oleh karena itu, perusahaan menyambut hangat keputusan yang ditetapkan oleh parlemen Swedia itu.

Senada dengan Westinghouse, salah satu pemasok utama energi nuklir di Swedia, Vattenfall, juga menyambut keputusan politik tersebut.

Secara bisnis, keputusan iti dinilai menguntungkan, karena selain bisa lebih bersaing, perusahaan juga mendapatkan kepastian dalam merencanakan bisnisnya.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

“Penghapusan pajak nuklir itu syarat penting bagi kami untuk berinvestasi mengamankan operasi jangka panjang dari reaktor nuklir yang kita miliki sejak 1980-an,” kata Magnus Hall, CEO Vattenfall.

Reaktor nuklir Vattenfall di Forsmark dan Ringhals telah melalui program modernisasi besar-besaran hingga memungkinkannya untuk beroperasi hingga pertengahan 2040.

Namun, seperti dilansir tax-news.com, untuk bisa beroperasi sampai lebih dari 2020, reaktor nuklir harus memenuhi syarat keamanan yang lebih ketat.

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan

Mengomentari kebijakan Swedia itu, Dirjen World Nuclear Association Agneta Rising mengungkapkan keputusan itu adalah sebuah perkembangan positif.

“Keputusan ini akan meyakinkan para perusahaan energi untuk melakukan investasi jangka panjang di pusat-pusat pembangkit nuklir,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta
Topik : pajak internasional, pajak nuklir, swedia
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS