Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pajak Kendaraan Dinas Belum Dilunasi, Pemprov Tahan Pencairan DBH

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Kendaraan Dinas Belum Dilunasi, Pemprov Tahan Pencairan DBH

Ilustrasi.

PADANG, DDTCNews - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta 12 pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk segera melunasi pajak kendaraan bermotor atas kendaraan dinas yang belum dibayarkan.

Mahyeldi mengatakan setiap pemda memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas kendaraan dinas masing-masing. Menurutnya, pembayaran pajak tersebut menjadi salah satu kriteria dalam penyaluran dana bagi hasil (DBH).

"Sesuai Pergub No. 11/2018, DBH bisa dicairkan setelah daerah membayar pajak kendaraan pelat merah minimal 90%," katanya, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, lanjut Mahyeldi, baru 7 yang membayar pajak atas kendaraan dinasnya. Ketujuh kabupaten/kota tersebut meliputi Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto.

Alhasil, Pemprov Sumbar baru dapat mencairkan dana bagi hasil kepada 7 kabupaten/kota tersebut. Sementara itu, pada 12 kabupaten/kota lainnya, akan menunggu pelunasan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan dinas.

Seperti dilansir sumbar.jpnn.com, pemprov akan membagikan DBH dengan nominal yang bervariasi antardaerah. Nilai DBH yang diberikan berkisar Rp4 miliar hingga Rp7 miliar per daerah sesuai dengan pajak yang dikumpulkan dari wilayah tersebut.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Saat ini, pemprov juga masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sampai dengan 15 Juni 2022. Pemberian insentif pajak tersebut diatur dalam Pergub No. 7/2022 yang diteken Mahyeldi.

Insentif yang diberikan pemprov terdiri atas pembebasan denda 100% atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, serta gratis BBNKB untuk mutasi kendaraan dari dalam dan luar Sumbar. (rig)

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah
Topik : provinsi sumatera barat, pemutihan pajak, pajak kendaraan, DBH, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya