Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Karbon Bakal Dibahas Panja DPR Mulai Pekan Depan

A+
A-
4
A+
A-
4
Pajak Karbon Bakal Dibahas Panja DPR Mulai Pekan Depan

Ilustrasi. Suasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo menyatakan pembahasan perubahan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama perihal jenis pungutan baru seperti pajak karbon akan mulai dibahas pada pekan depan.

Andreas mengatakan rencana pengenaan pajak karbon masuk dalam perubahan RUU KUP kelima sudah dijelaskan menteri keuangan dan menteri hukum dan HAM. Selanjutnya, proses pembahasan akan dilakukan oleh panitia kerja dari Komisi XI.

"Sekarang sudah bentuk panitia kerja [Panja] dan mulai minggu depan mulai bekerja," katanya dalam acara Dialog Industri Tempo bertajuk Carbon Tax, Siapkah Kita?, Selasa (29/6/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Anggota Fraksi PDIP itu memaparkan Panja RUU KUP akan mendalami dua dokumen yang dikirim pemerintah yaitu naskah akademik dan isi dari RUU KUP. Pembahasan tentang RUU KUP juga akan mengundang berbagai pihak, terutama pelaku usaha.

Dia menegaskan semangat utama dari kebijakan pajak karbon adalah mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Selain itu, desain pajak karbon juga sebagai cara pemerintah mengubah perilaku pelaku usaha agar melakukan kegiatan produksi secara ramah lingkungan.

"Semangat [pajak karbon] itu menjaga lingkungan, menjadi sumber pembiayaan dalam mengatasi gap perubahan lingkungan, mengendalikan emisi dan mengubah perilaku ekonomi. Jangan sampai ini dianggap hanya untuk menambah penerimaan saja," tutur Andreas.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Dia menambahkan cakupan pembahasan pajak karbon sangat luas dan tidak sebatas pada kebijakan fiskal. Rencana pajak karbon akan dirumuskan dengan memberikan dampak distorsi sekecil mungkin bagi daya saing pelaku usaha domestik.

"Jadi perlu juga dilihat kesiapan kita seperti apa dan dalam panja akan diundang semua asosiasi yang terkena dampak mulai dari industri, sektor transportasi hingga sektor penyedia energi seperti pembangkit listrik," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda
Topik : pajak karbon, RUU KUP, komisi xi, DPR, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:53 WIB
Usaha pemerintah yang serius menangani permasalahan emisi di Indonesia melalui kebijakan pajak karbon perlu diapresiasi. Semoga seluruh rancangan kebijakan memperhatikan segala aspek, termasuk riset-riset yang pernah dilakukan serta kebijakan di luar negeri yang dapat diadaptasi, sehingga pelaksanaa ... Baca lebih lanjut

Muhammad Ridwan Ikhsan

Rabu, 30 Juni 2021 | 08:19 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Pemerintah berencana untuk menerapkan pajak karbon. Tarif yang akan dikenakan sebesar minimal Rp 75 per kilo gram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Pengenaan pajak karbon rencananya akan dilakuka ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP