Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya

A+
A-
10
A+
A-
10
Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya

Salah satu sudut di Kota Kediri, Jawa Timur.

KEDIRI, DDTCNews—Pemerintah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, membebaskan sejumlah pajak daerah selama Maret dan April 2020, sebagai stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha yang terkena dampak akibat wabah virus Corona atau Covid-19.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengumumkan pembebasan pajak daerah itu berlaku untuk pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir. Namun, ada syarat bagi wajib pajak yang hendak mengurus pembebasan pajak tersebut.

“Syaratnya, para pelaku usaha wajib pajak itu tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya, itu saja. Kami akan cek satu per satu, bagi yang tidak ada PHK karyawan, akan kami gratiskan pajaknya,” katanya di Kediri, Selasa (7/4/2020).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Abdullah menegaskan kebijakan pembebasan sejumlah pajak daerah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat terutama para pelaku usaha yang sangat terpukul akibat wabah virus Corona.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Nur Muhyar mengatakan kebijakan pembebasan pajak daerah itu merupakan insentif atau stimulus untuk meringankan para pelaku usaha yang terpapar pandemi Covid-19.

Dia berharap dengan adanya pembebasan pajak daerah pada Maret dan April 2020, beban para pelaku usaha diharapkan bisa berkurang, dan bisa memimimalisir efek hingga ke pemutusan hubungan kerja kepada karyawan

Baca Juga: Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

“Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, omzet para pelaku usaha di bidang hiburan, restoran dan hotel ini pasti terpukul. Langkah pemberian insentif ini kami harap bisa meringankan beban mereka,” jelasnya seperti dilansir surya.co.id.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. SE tersebut ditujukan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu poin di SE itu menyatakan pemda harus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha untuk menghindari penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. (Bsi)

Baca Juga: Tarif Pajak Daerah di Provinsi DI Yogyakarta

Topik : kota kediri, pajak daerah, pembebasan pajak daerah, pemutihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti