ISRAEL

Pajak Atas Alat Makan dari Plastik Sekali Pakai Tuai Protes Pengusaha

Syadesa Anida Herdona | Selasa, 14 Desember 2021 | 06:00 WIB
Pajak Atas Alat Makan dari Plastik Sekali Pakai Tuai Protes Pengusaha

Ilustrasi.

Jerusalem, DDTCNews – Pemerintah Israel mulai mengenakan pajak atas peralatan makan sekali pakai. Imbasnya, harga produksi dan impor plastik sekali pakai naik signifikan.

Kementerian Perlindungan Lingkungan menyebutkan kebijakan ini bertujuan mengurangi pemakaian produk plastik. Menteri Perlindungan Lingkungan MK Tamar Zandberg menyebutkan, kebijakan ini disadari bakal mendongkrak harga produksi dengan tujuan menekan angka konsumsi.

"Pajak [yang dikenakan] akan menyebabkan perubahan perilaku di antara konsumen. Selain itu, juga dapat mengurangi sampah di ruang publik," ujar Zanberg, dikutip Senin (13/12/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Sejauh ini pajak yang telah diberlakukan telah memengaruhi bisnis, produsen, dan individu yang membeli plastik sekali pakai. Hasilnya terjadi peningkatan biaya produksi dan impor secara signifikan. Hal ini membuat dampak positif pada lingkungan karena adanya penurunan pembelian.

Dilansir The Jerusalem Post, produsen plastik praktis menolak keras kebijakan ini. Menurut mereka, cara paling tepat untuk mengurangi konsumsi plastik adalah dengan melakukan daur ulang.

"Kami percaya bahwa solusi yang sebenarnya dibutuhkan adalah dengan melakukan daur ulang dan penggunaan kembali plastik. Hal ini lah yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir," ujar Libby Gavri, Head of Innovation and Sustainability Madaf Plazit Packaging (MPP).

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Menurut Gavri dengan iklim Israel yang cenderung panas, ditambah dengan adanya Covid-19 juga masalah kesehatan lainnya, masyarakat butuh alat makan dan minum sekali pakai. Gavri menambahkan bahwa hampir tidak mungkin masyarakat menggunakan pilihan lain.

Gavri juga menyatakan bahwa akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah tanpa adanya edukasi yang diberikan.

"Saya pikir perpajakan tanpa adanya edukasi tidak akan membuat pajak tersebut mencapai tujuannya untuk jangka panjang," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT