Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

A+
A-
0
A+
A-
0
Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2021, Kamis (23/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi insentif pajak yang sudah mencapai 92,2% atau Rp57,92 triliun dari pagu senilai Rp62,83 triliun dinilai menunjukkan kegiatan ekonomi telah mengalami pemulihan secara pesat.

"Insentif itu diklaim ketika ada kegiatan ekonomi, ada pajak yang harus dibayar. Maka diklaimlah supaya bisa mendapatkan insentif tersebut," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2021, Kamis (23/9/2021).

Pemerintah telah merilis berbagai insentif pajak untuk dunia usaha melalui PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021. Insentif hingga akhir tahun ini seperti PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, dan PPh final UMKM DTP.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi insentif pengurangan PPh Pasal 25 tercatat sudah mencapai Rp24,06 triliun, tertinggi bila dibandingkan jenis insentif lainnya. Terdapat 57.307 wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini.

Sementara itu, insentif PPh final UMKM telah dimanfaatkan 124.209 wajib pajak dengan realisasi insentif sekitar Rp450 miliar. Pemerintah juga memberikan insentif PPnBM DTP atas mobil baru dan PPN DTP atas pembelian rumah atau unit rumah susun.

Hingga pertengahan September, realisasi PPnBM DTP mobil baru sudah mencapai Rp1,73 triliun. Insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan utilisasi kapasitas produksi sektor otomotif dan mendorong konsumsi.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Sementara itu, realisasi PPN DTP atas rumah dan unit rusun mencapai Rp520 miliar dan dinikmati oleh 8.511 pembeli. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli sekaligus mendukung sektor properti yang notabene memiliki multiplier tinggi. (rig)

Topik : wamenkeu suahasil nazara, insentif pajak, dunia usaha, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty