VIETNAM

Pacu Digitalisasi Administrasi Pajak, Penerapan e-Faktur Diperluas

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 November 2021 | 16:30 WIB
Pacu Digitalisasi Administrasi Pajak, Penerapan e-Faktur Diperluas

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam terus berupaya mewujudkan digitalisasi administrasi perpajakan demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satunya adalah dengan memperluas implementasi faktur elektronik atau e-faktur.

Departemen Perpajakan Umum mengumumkan e-faktur saat ini telah diterapkan efektif serentak di enam kota Vietnam antara lain Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Phu Tho, dan Binh Dinh.

“Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya Kementerian Keuangan untuk menghemat biaya, menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan transparan, serta mempercepat transformasi digital nasional,” sebut otoritas pajak seperti dilansir Opengovasia, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Penerapan e-faktur di Vietnam sudah dimulai sejak 2010. Namun, progres penerapannya tergolong lambat. Untuk itu, pemerintah menargetkan penerapan e-faktur akan berlaku efektif di seluruh kota dan provinsi pada Juni 2022.

Pada Oktober 2021, sudah ada 850.000 pelaku usaha yang terdaftar sebagai peserta e-faktur di Vietnam. Sepanjang tahun ini, Departemen Perpajakan Umum Vietnam juga telah memproses 16 juta file e-faktur dari seluruh transaksi dan penyerahan.

Vietnam merupakan negara dengan persentase usia produktif (di bawah 35 tahun) serta tingkat melek teknologi yang tinggi, yaitu 70%. Lalu, hampir 70% penduduk Vietnam telah menggunakan gawai, serta 98% warga Vietnam juga melek huruf.

Baca Juga:
Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Tak heran, penelitian OpenGov Asia menyebutkan perkembangan teknologi digital di Vietnam pada 2030 akan memberikan kontribusi US$74 miliar bagi ekonomi nasional. Jumlah tersebut lebih besar dari sektor ekonomi lain, seperti manufaktur, pertanian, serta pelatihan pendidikan.

Vietnam menargetkan menjadi salah satu dari 50 negara dengan Indeks Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication Technology development index) tertinggi di dunia pada 2025. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?