Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Otoritas Pajak Perlu Tempuh Jurus Ini untuk Pacu Kepatuhan

A+
A-
1
A+
A-
1
Otoritas Pajak Perlu Tempuh Jurus Ini untuk Pacu Kepatuhan

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Riset berbasis data atas perilaku wajib pajak ternyata punya peran penting bagi otoritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kepatuhan.

Dalam dokumen terbaru yang dirilis Forum on Tax Administration (FTA) berjudul Behavioral Insights for Better Tax Administration, FTA memandang kajian dengan pendekatan perilaku atau behavioral dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk memahami perilaku wajib pajak. Ujungnya, kepatuhan wajib pajak pun bisa ikut meningkat.

"Pendekatan behavioral dapat memberikan pemahaman mengenai keputusan dan perilaku. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk penetapan kebijakan dan intervensi," tulis FTA dalam panduannya, dikutip Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Melalui pendekatan behavioral, otoritas dapat lebih memahami faktor psikologis yang menciptakan perilaku tertentu dari wajib pajak dan petugas pajak. Kebijakan pajak pun dapat didesain berdasarkan temuan tersebut.

Berbeda dengan paradigma ekonomi klasik yang cenderung mengasumsikan individu sebagai aktor rasional, pendekatan behavioral turut mempertimbangkan faktor lain seperti psikologis, sosial, dan lingkungan dalam menganalisis perilaku wajib pajak.

Dengan demikian, analisis dengan pendekatan behavioral dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku-perilaku individu yang cenderung irasional.

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Berdasarkan survei FTA terhadap anggotanya, sepertiga otoritas pajak anggota FTA mengaku telah menerapkan sudut pandang behavioral guna merancang pendekatannya terhadap wajib pajak.

Kebijakan pajak berbasis pada pendekatan behavioral di beberapa yurisdiksi tercatat ampuh membantu otoritas meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas komunikasi, kualitas penindakan, dan kinerja petugas.

Di Amerika Serikat (AS), Internal Revenue Service (IRS) telah menggunakan pendekatan behavioral guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui berbagai strategi komunikasi dan penindakan, 15% wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan penghasilannya kepada IRS tercatat berhasil didorong untuk melaporkan SPT. Total penerimaan pajak yang terkumpul berkat pendekatan strategi tersebut mencapai US$400 juta.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Di Australia, Australian Taxation Office (ATO) menyadari bahwa restitusi berpotensi meningkatkan volume panggilan dari wajib pajak kepada call center ATO. Demi mencegah terjadinya peningkatan volume panggilan dari wajib pajak, ATO memilih mengirimkan pesan singkat kepada wajib pajak yang memberikan informasi mengenai status restitusi yang diajukan.

Langkah ini tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan volume panggilan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kenyamanan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan. (sap)

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun
Topik : kepatuhan pajak, sanksi pajak, tunggakan pajak, lapor SPT, SPT tahunan, pajak internasional, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ITALIA

Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak