Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

1
1

Ilustrasi. 

HESSE, DDTCNews – Pemerintah Jerman berupaya mengungkap 150 kasus penghindaran pajak yang diakibatkan kebocoran Panama Papers. Kasus-kasus tersebut merinci berbagai skema penghindaran pajak luar negeri.

Menteri Keuangan Negara Bagian Hesse Jerman Thomas Schaefer mengatakan dalam tinjauan para penyelidik, Panama Papers.merupakan kebocoran data terbesar yang pernah ditangani oleh otoritas pajak. Pengungkapan penghindaran pajak kali ini cukup melelahkan karena ada 49 juta data.

“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut telah berhasil memulihkan penerimaan sebanyak EUR4,2 juta (Rp67,29 miliar) dalam bentuk pajak terutang,” katanya di Jerman seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Panama Papers yang dirilis pada 2016 mencatat data yang berasal dari kantor firma hukum Panama Mossack Fonsea dan merinci jaringan rumit atas transaksi luar negeri oleh orang-orang kaya, politisi, hingga selebriti di dunia.

Ke depannya, otoritas berwenang akan mengurai data terlebih dulu untuk menemukan yang tepat dari berbagai kasus kejahatan dan memilah kasus yang merupakan praktik penghindaran pajak luar negeri.

Lebih dari setahun lalu, pemerintah setempat telah membentuk tim yang beranggotakan delapan orang untuk mengurai data tersebut. Namun, tim itu belum mampu menggali lebih dalam dari data yang tersedia, tim hanya mampu menyentuh permukaan kasus saja.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Armin Wolf menegaskan sejauh ini timnya telah mengevaluasi 290.000 dokumen yang melibatkan 1.500 perusahaan –1.400 di antaranya berada di Jerman– dan memberikan ulasan kepada otoritas berwenang di jerman muapun di luar negeri.

“Kami menyediakan layanan. Selanjutnya terserah penuntut dari otoritas berwenang untuk memutuskan tindak lanjutnya,” papar Wolf, seperti dilansir globaldomainsnews. 

Baca Juga: Aktor Film Iron Man Ini Kembali Tersandung Kasus Pajak

“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut telah berhasil memulihkan penerimaan sebanyak EUR4,2 juta (Rp67,29 miliar) dalam bentuk pajak terutang,” katanya di Jerman seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Regulasi Baru Portofolio Properti Gerus Penerimaan Pajak

Panama Papers yang dirilis pada 2016 mencatat data yang berasal dari kantor firma hukum Panama Mossack Fonsea dan merinci jaringan rumit atas transaksi luar negeri oleh orang-orang kaya, politisi, hingga selebriti di dunia.

Ke depannya, otoritas berwenang akan mengurai data terlebih dulu untuk menemukan yang tepat dari berbagai kasus kejahatan dan memilah kasus yang merupakan praktik penghindaran pajak luar negeri.

Lebih dari setahun lalu, pemerintah setempat telah membentuk tim yang beranggotakan delapan orang untuk mengurai data tersebut. Namun, tim itu belum mampu menggali lebih dalam dari data yang tersedia, tim hanya mampu menyentuh permukaan kasus saja.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Armin Wolf menegaskan sejauh ini timnya telah mengevaluasi 290.000 dokumen yang melibatkan 1.500 perusahaan –1.400 di antaranya berada di Jerman– dan memberikan ulasan kepada otoritas berwenang di jerman muapun di luar negeri.

“Kami menyediakan layanan. Selanjutnya terserah penuntut dari otoritas berwenang untuk memutuskan tindak lanjutnya,” papar Wolf, seperti dilansir globaldomainsnews. 

Baca Juga: Aktor Film Iron Man Ini Kembali Tersandung Kasus Pajak
Topik : Panama Papers, Jerman, penghindaran pajak
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:56 WIB
BANGLADESH
Senin, 17 Juni 2019 | 10:48 WIB
PRANCIS
Senin, 17 Juni 2019 | 09:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Juni 2019 | 18:48 WIB
IRLANDIA
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS