Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

1
1

Ilustrasi. 

HESSE, DDTCNews – Pemerintah Jerman berupaya mengungkap 150 kasus penghindaran pajak yang diakibatkan kebocoran Panama Papers. Kasus-kasus tersebut merinci berbagai skema penghindaran pajak luar negeri.

Menteri Keuangan Negara Bagian Hesse Jerman Thomas Schaefer mengatakan dalam tinjauan para penyelidik, Panama Papers.merupakan kebocoran data terbesar yang pernah ditangani oleh otoritas pajak. Pengungkapan penghindaran pajak kali ini cukup melelahkan karena ada 49 juta data.

“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut telah berhasil memulihkan penerimaan sebanyak EUR4,2 juta (Rp67,29 miliar) dalam bentuk pajak terutang,” katanya di Jerman seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Dianggap Ganggu Kedaulatan, Prancis dan Jerman Tolak Libra-Facebook

Panama Papers yang dirilis pada 2016 mencatat data yang berasal dari kantor firma hukum Panama Mossack Fonsea dan merinci jaringan rumit atas transaksi luar negeri oleh orang-orang kaya, politisi, hingga selebriti di dunia.

Ke depannya, otoritas berwenang akan mengurai data terlebih dulu untuk menemukan yang tepat dari berbagai kasus kejahatan dan memilah kasus yang merupakan praktik penghindaran pajak luar negeri.

Lebih dari setahun lalu, pemerintah setempat telah membentuk tim yang beranggotakan delapan orang untuk mengurai data tersebut. Namun, tim itu belum mampu menggali lebih dalam dari data yang tersedia, tim hanya mampu menyentuh permukaan kasus saja.

Baca Juga: Mencegah Penghindaran Pajak dalam Isu Beneficial Owner

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Armin Wolf menegaskan sejauh ini timnya telah mengevaluasi 290.000 dokumen yang melibatkan 1.500 perusahaan –1.400 di antaranya berada di Jerman– dan memberikan ulasan kepada otoritas berwenang di jerman muapun di luar negeri.

“Kami menyediakan layanan. Selanjutnya terserah penuntut dari otoritas berwenang untuk memutuskan tindak lanjutnya,” papar Wolf, seperti dilansir globaldomainsnews.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut telah berhasil memulihkan penerimaan sebanyak EUR4,2 juta (Rp67,29 miliar) dalam bentuk pajak terutang,” katanya di Jerman seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Dianggap Ganggu Kedaulatan, Prancis dan Jerman Tolak Libra-Facebook

Panama Papers yang dirilis pada 2016 mencatat data yang berasal dari kantor firma hukum Panama Mossack Fonsea dan merinci jaringan rumit atas transaksi luar negeri oleh orang-orang kaya, politisi, hingga selebriti di dunia.

Ke depannya, otoritas berwenang akan mengurai data terlebih dulu untuk menemukan yang tepat dari berbagai kasus kejahatan dan memilah kasus yang merupakan praktik penghindaran pajak luar negeri.

Lebih dari setahun lalu, pemerintah setempat telah membentuk tim yang beranggotakan delapan orang untuk mengurai data tersebut. Namun, tim itu belum mampu menggali lebih dalam dari data yang tersedia, tim hanya mampu menyentuh permukaan kasus saja.

Baca Juga: Mencegah Penghindaran Pajak dalam Isu Beneficial Owner

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Armin Wolf menegaskan sejauh ini timnya telah mengevaluasi 290.000 dokumen yang melibatkan 1.500 perusahaan –1.400 di antaranya berada di Jerman– dan memberikan ulasan kepada otoritas berwenang di jerman muapun di luar negeri.

“Kami menyediakan layanan. Selanjutnya terserah penuntut dari otoritas berwenang untuk memutuskan tindak lanjutnya,” papar Wolf, seperti dilansir globaldomainsnews.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Pangkas Tarif Pajak Perusahaan
Topik : Panama Papers, Jerman, penghindaran pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS