BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha kini tidak perlu dipusingkan dengan proses pengajuan tax holiday yang selama ini lintas lembaga. Pasalnya, kini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menjadi aktor utama proses perizinan insentif fiskal ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan dengan pembaruan aturan tax holiday dalam PMK15/2018 hanya akan bermuara di Ditjen Pajak.Otomasi pengajuan insentif melalui Online Single Submission (OSS) menjadi alat untuk memangkas jalur birokrasi pengajuan insentif.
Menurutnya, dengan OSS maka pengajuan akan lebih sederhana karena sisitem akan langsung mengidentifikasi nilai investasi dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Bila kedua syarat tersebut sesuai maka berkas akan langsung diteruskan kepada otoritas pajak untuk ditindaklanjuti.
"Dalam PMK No.150/2018 tax holiday akan didelegasikan langsung ke DJP bukan ke Kemenkeu, jadi lebih simple dan sederhana," katanya di Media Center Kemenko Perekonomian, Rabu (5/12/2018).
Oleh karena itu, pihaknya kini tengah melakukan harmonisasi antara KBLI penerima fasilitas fiskal tax holiday dengan pembaruan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam paket ekonomi jilid 16. Sehingga, pembaruan DNI selaras dengan KBLI industri penerima tax holiday.
"Jadi sudah kita lakukan harmonisasi kebijakan DNI dengan tax holiday. Dalam tax holiday ada 18 bidang usaha dengan 169 KBLI. Itu diharmonisasi, jadi tidak ada lagi kebijakan industri beri tax holiday tapi kita block DNI-nya dalam OSS," ungkapnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Susi ini memastikan harmonisasi akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga ketika operasional beralih kepada BKPM, sistem perizinan dalam mendapatkan insentif dapat berjalan secara optimal.
"Pembaruan, perbaikan dan penambahan terus berjalan sejak OSS diluncurkan. Kita harapkan Januari bisa beralih ke BKPM dan sistem sudah siap," imbuhnya. (Amu)
