Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
LONDON, DDTCNews - Laporan Tax Justice Network (TJN) menyebutkan adanya peningkatan potensi penerimaan yang hilang akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional dan orang super kaya atau high net worth individual/HNWI.
Laporan TJN menyampaikan pada tahun lalu negara di seluruh dunia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar US$427 miliar. Angka tersebut berpotensi naik menjadi US$483 miliar pada 2021.
"Negara di dunia kehilangan hampir setengah triliun dolar AS melalui penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional dan orang super kaya," tulis laporan TJN dikutip pada Rabu (17/11/2021).
Kepala eksekutif TJN Alex Cobham mengatakan Inggris berkontribusi pada 40% potensi penerimaan pajak yang hilang. Perusahaan multinasional dan orang super kaya melakukan penyalahgunaan dan penghindaran pajak melalui yurisdiksi yang termasuk dalam British overseas territories dan melalui Kota London.
Nilai penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ditaksir mencapai US$312 miliar. Sedangkan praktik penyalahgunaan dan penghindaran pajak oleh HNWI senilai US$171 miliar.
"Pajak dapat menjadi alat paling ampuh untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi yang terjadi sebaliknya. Pajak dibuat sepenuhnya sebagai suatu yang opsional untuk orang super kaya," terangnya.
Oleh karena itu, penting melakukan pengaturan ulang kebijakan perpajakan internasional. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah mengekspos tingginya ketidaksetaraan antara masyarakat umum dan orang super kaya.
Sementara itu, Jubir Pemerintah Inggris mengungkapkan transparansi pajak merupakan salah satu agenda utama. Hal tersebut dibuktikan dengan komitmen Inggris mendukung penerapan pajak minimum bagi perusahaan multinasional dan reformasi perpajakan internasional yang mulai berlaku pada 2023.
"Kami telah meningkatkan transparansi global dengan menaikkan standar untuk membantu otoritas pajak menemukan penghasilan dan aset tersembunyi di yurisdiksi British overseas territories dan wilayah protektorat Inggris," imbuhnya seperti dilansir theguardian.com. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
