Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pasang Tapping Box

1
1

Ilustrasi.

PANGANDARAN, DDTCNews – Badan Penglolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pangandaran, Provinsi Jawa Barat memasang alat monitoring pajak (tapping box) untuk hotel dan restoran untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran BPKD Pangandaran Dadang Solihat mengatakan alat itu rencananya dapat digunakan melalui smartphone berbasis android. Inovasi ini sengaja dilakukan agar dapat meningkat pendapatan asli daerah (PAD).

“Mulai bulan ini sampai akhir Desember, kami bekerja sama dengan Bank BJB akan memasang alat monitoring pajak di hotel dan restoran. Target pemasangan alat monitoring pajak ini sebanyak 223 unit,” ujarnya, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Dia menambahkan pemasangan alat tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebagi langkah awal, akan dipasang sebanyak 50 unit terlebih dulu. Dengan adanya alat itu, Dadang berharap target pendapatan pajak sektor hotel dan restoran tercapai.

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan alat monitor pajak itu disediakan oleh Bank BJB dengan menyesuaikan kebutuhan hotel dan restoran yang ada. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan adanya tapping box, taping server, dan cash register.

“Konsultan yang akan melakukan surveinya, nanti bisa dilihat di android yang terkoneksi dengan sistem di BPKD,” imbuhnya.

Baca Juga: Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini Sampai 10 Desember 2019

Sementara itu, Kepala Cabang BJB Pangandaran Provinsi Jawa Barat Budi mengatakan saat ini pihaknya masih memproses pengembangan sistem tersebut. Rencananya sekitar Desember 2019 sudah bisa diterapkan.

“Atau paling telat Januari 2020 sistem alat monitoring tersebut bisa digunakan,” tegasnya.

Data tapping box akan masuk ke server BPKD setempat. Dengan demikian, pemda dapat melihat potensi pajak yang terjadi di tempat usaha. Adanya alat itu diyakini dapat memaksimalkan pendapatan, terutama pajak daerah.

Baca Juga: Akhir Oktober, Realisasi Pajak Kendaraan Capai 75%

Seperti dilansir harapanrakyat.com, Bidang Pelayanan BPKD Pangandaran melayani pajak yakni meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak PBB, pajak air bawah tanah, pajak galian C, BPHTB, dan pajak reklame. (MG-anp/kaw)

“Mulai bulan ini sampai akhir Desember, kami bekerja sama dengan Bank BJB akan memasang alat monitoring pajak di hotel dan restoran. Target pemasangan alat monitoring pajak ini sebanyak 223 unit,” ujarnya, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Dia menambahkan pemasangan alat tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebagi langkah awal, akan dipasang sebanyak 50 unit terlebih dulu. Dengan adanya alat itu, Dadang berharap target pendapatan pajak sektor hotel dan restoran tercapai.

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan alat monitor pajak itu disediakan oleh Bank BJB dengan menyesuaikan kebutuhan hotel dan restoran yang ada. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan adanya tapping box, taping server, dan cash register.

“Konsultan yang akan melakukan surveinya, nanti bisa dilihat di android yang terkoneksi dengan sistem di BPKD,” imbuhnya.

Baca Juga: Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini Sampai 10 Desember 2019

Sementara itu, Kepala Cabang BJB Pangandaran Provinsi Jawa Barat Budi mengatakan saat ini pihaknya masih memproses pengembangan sistem tersebut. Rencananya sekitar Desember 2019 sudah bisa diterapkan.

“Atau paling telat Januari 2020 sistem alat monitoring tersebut bisa digunakan,” tegasnya.

Data tapping box akan masuk ke server BPKD setempat. Dengan demikian, pemda dapat melihat potensi pajak yang terjadi di tempat usaha. Adanya alat itu diyakini dapat memaksimalkan pendapatan, terutama pajak daerah.

Baca Juga: Akhir Oktober, Realisasi Pajak Kendaraan Capai 75%

Seperti dilansir harapanrakyat.com, Bidang Pelayanan BPKD Pangandaran melayani pajak yakni meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak PBB, pajak air bawah tanah, pajak galian C, BPHTB, dan pajak reklame. (MG-anp/kaw)

Topik : tapping box, PAD, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO