Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

A+
A-
15
A+
A-
15
Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Selain sebagai wujud keberpihakan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM, ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak diharapkan mampu menstimulus pelaku usaha besar. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/10/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan batasan peredaran bruto (omzet) tidak kena pajak senilai Rp500 juta dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi wujud keberpihakan kepada UMKM. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi pengusaha bisa terus menjalankan aktivitasnya.

“Kita kuatkan UMKM untuk mendorong pengusaha-pengusaha yang gede juga. Ini karena UMKM ada di sekelilingnya perusahaan-perusahaan gede. Yang paling resilient pada beberapa kondisi ekonomi luar biasa kemarin adalah pengusaha UMKM ini,” ujar Suryo.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Selain mengenai batasan omzet tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi nonkaryawan yang masih terkontraksi. Ada pula bahasan terkait solusi 2 pilar atas tantangan digitalisasi ekonomi.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Omzet Tidak Kena Pajak WP OP UMKM

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [perubahan atas UU PPh] mulai berlaku pada tahun pajak 2022," bunyi Pasal 17 ayat (1) UU HPP. Simak pula ‘Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?’. (DDTCNews)

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Sosialisasi UU HPP

DJP akan mulai melaksanakan sosialisasi UU HPP di seluruh provinsi setelah seluruh aturan turunan atau aturan pelaksana sudah dirilis. Saat ini, masih terdapat beberapa aturan turunnan, seperti peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK), yang tengah disiapkan.

"Kita tunggu dulu rancangan PP dan PMK serta aturan pelaksana di bawahnya. Nanti kami jalankan [sosialisasi]," kata Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP. (DDTCNews)

Penerimaan PPh Orang Pribadi

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga akhir September 2021 masih mengalami kontraksi 0,3%. Kontraksi terjadi ketika pada periode yang sama, penerimaan jenis pajak lainnya sudah mengalami pertumbuhan positif.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penerimaan PPh orang pribadi secara kuartalan mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Meski demikian, otoritas menilai kinerja PPh orang pribadi akan terus membaik di sisa 3 bulan tahun ini. (DDTCNews/Kontan)

Pemanfaatan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Hingga pertengahan Oktober 2021, sebanyak 57.529 wajib pajak sudah memanfaatkan insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menjadi salah satu jenis insentif yang ditujukan untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Secara nilai pemanfaatan, insentif ini tercatat paling banyak.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

“Untuk [pemanfaatan insentif] PPh Pasal 25 adalah Rp24,42 triliun [hingga pertengahan Oktober 2021],” ujar Sri Mulyani. (DDTCNews)

Digitalisasi Ekonomi

Pembahasan mengenai kesepakatan terhadap solusi 2 pilar (two-pillar solution) untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi masih terus berlanjut.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sampai dengan saat ini, Indonesia telah menyepakati implementasi Pilar 1 dan Pilar 2. Otoritas tengah mendiskusikan aspek teknis dan persiapan penerapan yang rencananya mulai 2023. Ada beberapa perhatian pemerintah dalam diskusi tersebut.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat konsensus global akan berkontribusi pada upaya peningkatan penerimaan di tengah pemulihan ekonomi. Apalagi, pada 2023, Indonesia menargetkan konsolidasi fiskal dengan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini juga tidak hanya [berlaku untuk] perusahaan digital, tetapi perusahaan multinasional dengan threshold global revenue di atas 20 miliar euro,” ujar Bawono. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Fleksibilitas Penentuan Barang dan Jasa Bebas PPN

UU HPP memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menentukan barang dan jasa yang mendapatkan pembebasan PPN.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hal tersebut dimungkinkan karena barang dan jasa yang selama ini dikecualikan dari PPN, sekarang menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN sesuai dengan Pasal 16B UU PPN.

"Ketika pindah dari Pasal 4A ke 16B, memang ada ruang untuk mengatur yang mana yang mau dibebaskan sebenarnya. Yang untuk masyarakat menengah dan bawah seperti sembako memang benar-benar tidak akan ada PPN di situ," ujarnya. (DDTCNews)

Perluasan Bansos

Pemerintah akan memperluas cakupan perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Selain untuk meningkatkan daya dorong konsumsi, kebijakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengakselerasi penyerapan anggaran.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu program yang akan diperluas adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 1,6 juta pekerja. Selain BSU, perluasan juga menyasar program Kartu Sembako dengan mengoptimalisasi pos dari Kementerian Sosial. (Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, UU HPP, RUU HPP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:37 WIB
Sebaiknya tetap ada kuajiban SPT PPh Tahunan.. memang sulit ..krn pencatatan sebaiknya juga ada. Reportnya klo keuntungannya lebiihi PTK oleh perorangan mka bagaimana, dong? UU PPh bhw penghasilan diatas PTKP kan kena pajak? mk banyak nyeinap dlm daerah abu2 ini.. dan sll kencenderungan akan masu ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:00 WIB
KOTA SEMARANG

Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi