OJK Longgarkan Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

JAKARTA, DDTCNews—Otoritas Jasa Keuangan melonggarkan batas waktu penyampaian laporan keuangan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku industri pasar modal. Kebijakan ini merupakan upaya menyesuaikan dengan kondisi darurat akibat virus corona.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan ada 4 poin utama yang disampaikan OJK kepada para pelaku pasar modal terkait dengan penyesuaian penyampaian pelaporan dan RUPS tersebut.

“Status darurat bencana wabah akibat corona yang ditetapkan pemerintah sampai 29 Mei 2020 dapat memengaruhi kemampuan pelaku industri dalam menyelenggarakan RUPS, penyampaian laporan keuangan serta laporan tahunan tepat waktu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, OJK membuat keputusan yang isinya sebaga berikut.

1. Batas waktu penyampaian laporan.
   Laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek, diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal.
   
2. Batas RUPS.
   Batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 32 Tahun 2014).
   
3. Tata Cara RUPS.
   Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e- RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pelaksanaan RUPS dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS sesuai dengan POJK Nomor 32 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   
4. e-RUPS.
   Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dengan ketentuan ini, pelaksanaan RUPS Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Juni diubah jadi 31 Agustus 2020. Penyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang paling lambat 30 Maret diubah jadi 31 Mei 2020. Penyampaikan Laporan Tahunan yang paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020.

Adapun penggunaan mekanisme Electronic Proxy untuk RUPS diterapkan melalui sistem E-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan Electronic Proxy, maka pemegang saham tidak perlu hadir dan menghindari kerumunan, tetapi cukup diwakili oleh proxy-nya. (Bsi)