BERITA TERKINI
Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)
PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai pengenaan PPN atas sharing & gig economy perlu segera dirumuskan mengingat tren perkembangan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Platform penyedia jasa akomodasi seperti Airbnb dan Uber terus berkembang di berbagai negara dan berhasil mendisrupsi sektor konvensional. Namun demikian, belum ada formula pengenaan PPN yang tepat atas aktivitas ekonomi baru tersebut.
OECD menegaskan pemungutan PPN diperlukan guna menciptakan level playing field antara pelaku ekonomi pada sektor sharing and gig economy dan ekonomi konvensional. Untuk itu, OECD berharap para penyedia platform bisa mengambil peran dalam implementasi ketentuan PPN.
"Platform sharing and gig economy bisa mengambil peran dalam memberikan informasi kepada otoritas pajak dan memungut PPN," tulis OECD pada laporan bertajuk The Impact of the Growth of the Sharing and Gig Economy on VAT/GST Policy and Administration, dikutip Selasa (20/4/2021).
Untuk menciptakan kebijakan PPN yang ideal dan dapat diberlakukan atas sharing and gig economy, OECD mendorong setiap yurisdiksi untuk mengenai model bisnis, sektor utama, dan skala dari sharing and gig economy pada yurisdiksi masing-masing.
OECD juga mendorong setiap yurisdiksi merancang kebijakan PPN sembari mempertimbangkan potensi perluasan basis PPN dan minimalisasi risiko competitive distortion. PPN yang diterapkan juga perlu dibuat sederhana sehingga platform dapat mudah mematuhi kewajiban pajaknya.
Director of Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan sharing and gig economy telah mempermudah individu dan bisnis dalam menyediakan jasa kepada konsumen. Seharusnya, aktivitas pada sharing and gig economy juga lebih mudah diawasi.
"Melalui teknologi, otoritas pajak seharusnya dapat dengan mudah mengawasi sektor-sektor yang sebelumnya tergolong informal, menciptakan peluang baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN," katanya. (rig)
