Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Minta Indonesia Tingkatkan Pengenaan Pajak Hijau, Apa Itu?

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan pengenaan pajak hijau (green tax). Rekomendasi ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (11/7/2019).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OECD Rodolfo Lacy dalam diskusi bertajuk ‘Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau’ di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (10/7/2019). Pajak hijau dipungut dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

“Selain meningkatkan penerimaan negara, pajak hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan,” katanya.

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian OECD, pendapatan pajak yang terkait dengan lingkungan di Indonesia hanya mencapai 0,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase tersebut masih rendah dibandingkan dengan mayoritas negara OECD dan G20 seperti Turki (3,2%), Afrikas Selatan (1,5%). Meksiko (1,3%), dan Chili (1,2%).

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana simplifikasi layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang kembali bergulir. Jika tidak ada hambatan, simplifikasi tarif CHT akan diumumkan pada Oktober—Desember 2019 dan berlaku mulai 2020.

Beberapa media juga masih membahas masalah pajak digital. Kali ini, ada tanggapan dari google untuk menunggu skema pemajakan internasional yang tengah digodok. Di bawah koordinasi OECD, seluruh negara berupaya untuk mencapai konsensus global.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Prinsip Pelaku Pencemaran yang Bayar

Direktur OECD Rodolfo Lacy memaparkan sebagian besar penerimaan pajak hijau di Indonesia berasal dari pajak kendaraan bermotor karena dianggap sebagai penyumbang emisi karbon dioksida (CO2). Dia menyarankan penerapan polluter-pays principle.

“Artinya, pencemaran lingkungan membayar biaya atas pencemaran yang ditimbulkan,” tuturnya.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan harus ada spesifikasi yang jelas mengenai pajak hijau. Hal ini karena kegiatan perusahaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk k epos penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

  • Google Tunggu Keputusan Internasional

Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengatakan Google mendukung gerakan global untuk menciptakan kerangka kerja baru terkait pajak perusahaan teknologi. Namun, dia menginginkan lingkungan perpajakan yang wajar.

“Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sarana penting yang digunakan perusahaan untuk berkontribusi ke negara dan masyarakat lokal,” katanya.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini
  • Potensi Besar

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat aktivitas dan kegiatan ekonomi digital memang tidak mudah diidentifikasi. Hal inilah yang coba diselesaikan melalui konsensus global dalam pemajakan ekonomi digital.

“Apabila kita mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara dengan penggunaan internet yang besar, potensi penerimaan pajaknya jelas besar,” ujar Darussalam.

  • Kombinasi Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nasruddin Djoko Surjono memaparkan simplifikasi CHT terus dimatangkan di internal Kemenkeu. Untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah bisa dari sisi tarif maupun penyederhanaan layer tarif CHT.

Baca Juga: Bersiap, Bakal Ada Sistem Baru Pemungutan Bea & Pajak Impor E-Commerce

“Kalau pada siklus pengkajian dan pembahasan kebijakan tarif cukai sebelumnya, biasanya diterbitkan sekitar Oktober—Desember,” ujarnya.

  • Jumlah Dokumen yang Setara dengan Faktur Pajak

DJP merevisi ketentuan terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dalam ketentuan terbaru, ada 16 dokumen yang masuk kelompok tersebut. Ketentuan tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-13/PJ/2019.

  • Insentif Sesuai Kebutuhan Industri

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri mengapresiasi adanya insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan riset. Menurutnya, ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor alas kaki di wilayah tersebut belum mencukupi.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

“Insentif untuk vokasi ini sangat diperlukan. Insentif ini akan semakin membantu industri-industri, khususnya di daerah baru,” katanya. (kaw)

“Selain meningkatkan penerimaan negara, pajak hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan,” katanya.

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian OECD, pendapatan pajak yang terkait dengan lingkungan di Indonesia hanya mencapai 0,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase tersebut masih rendah dibandingkan dengan mayoritas negara OECD dan G20 seperti Turki (3,2%), Afrikas Selatan (1,5%). Meksiko (1,3%), dan Chili (1,2%).

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana simplifikasi layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang kembali bergulir. Jika tidak ada hambatan, simplifikasi tarif CHT akan diumumkan pada Oktober—Desember 2019 dan berlaku mulai 2020.

Beberapa media juga masih membahas masalah pajak digital. Kali ini, ada tanggapan dari google untuk menunggu skema pemajakan internasional yang tengah digodok. Di bawah koordinasi OECD, seluruh negara berupaya untuk mencapai konsensus global.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Prinsip Pelaku Pencemaran yang Bayar

Direktur OECD Rodolfo Lacy memaparkan sebagian besar penerimaan pajak hijau di Indonesia berasal dari pajak kendaraan bermotor karena dianggap sebagai penyumbang emisi karbon dioksida (CO2). Dia menyarankan penerapan polluter-pays principle.

“Artinya, pencemaran lingkungan membayar biaya atas pencemaran yang ditimbulkan,” tuturnya.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan harus ada spesifikasi yang jelas mengenai pajak hijau. Hal ini karena kegiatan perusahaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk k epos penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

  • Google Tunggu Keputusan Internasional

Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengatakan Google mendukung gerakan global untuk menciptakan kerangka kerja baru terkait pajak perusahaan teknologi. Namun, dia menginginkan lingkungan perpajakan yang wajar.

“Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sarana penting yang digunakan perusahaan untuk berkontribusi ke negara dan masyarakat lokal,” katanya.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini
  • Potensi Besar

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat aktivitas dan kegiatan ekonomi digital memang tidak mudah diidentifikasi. Hal inilah yang coba diselesaikan melalui konsensus global dalam pemajakan ekonomi digital.

“Apabila kita mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara dengan penggunaan internet yang besar, potensi penerimaan pajaknya jelas besar,” ujar Darussalam.

  • Kombinasi Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nasruddin Djoko Surjono memaparkan simplifikasi CHT terus dimatangkan di internal Kemenkeu. Untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah bisa dari sisi tarif maupun penyederhanaan layer tarif CHT.

Baca Juga: Bersiap, Bakal Ada Sistem Baru Pemungutan Bea & Pajak Impor E-Commerce

“Kalau pada siklus pengkajian dan pembahasan kebijakan tarif cukai sebelumnya, biasanya diterbitkan sekitar Oktober—Desember,” ujarnya.

  • Jumlah Dokumen yang Setara dengan Faktur Pajak

DJP merevisi ketentuan terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dalam ketentuan terbaru, ada 16 dokumen yang masuk kelompok tersebut. Ketentuan tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-13/PJ/2019.

  • Insentif Sesuai Kebutuhan Industri

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri mengapresiasi adanya insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan riset. Menurutnya, ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor alas kaki di wilayah tersebut belum mencukupi.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

“Insentif untuk vokasi ini sangat diperlukan. Insentif ini akan semakin membantu industri-industri, khususnya di daerah baru,” katanya. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak hijau, green tax, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK